JAMBI, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi BPJS Kesehatan, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) meminta pemerintah untuk mengantisipasi resiko dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang berisiko terhadap keamanan nasional.
Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut, di dalam data BPJS Kesehatan yang bocor tersebut merupakan data kependudukan termasuk TNI-Polri ada di dalamnya, inikan bahaya karena bisa saja orang luar bisa memetakan kekuatan pertahanan nasional.
“Saya melihat resikonya bukan pada aspek kesehatan semata yang datanya bisa dimiliki pihak lain, tapi ini juga menyangkut resiko keamanan nasional semakin terlihat, pihak luar bisa memetakan data personil keamanan kita secara lengkap, ini bahaya, perlu di antisipasi,” ungkapnya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan (25/5) secara virtual kemarin di Jambi.
Selain itu, legislator yang dikenal dengan program beasiswanya ini mengatakan, isu tersebut bisa berdampak pada reputasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kontraproduktif dengan keinginan pemerintah untuk memaksimalkan program ini.
Sehingga SAH mengatakan isu ini harus segera ditelusuri dan diklarifikasi kebenarannya. BPJS Kesehatan juga perlu menyiapkan rencana kontigensi dan antisipasi untuk mencegah kebocoran data agar tidak berkelanjutan, tandasnya.
