PANGANDARAN, FraksiGerindra.id — Kapoksi Gerindra Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menyerap langsung aspirasi nelayan perahu wisata di Pantai Barat Pangandaran melalui dialog bersama komunitas nelayan yang tergabung dalam Yayasan Propesiar atau dikenal sebagai “Kapten Pesiar”, Rabu, (24/12/2025).
Berbeda dengan agenda reses formal di ruang tertutup, Rokhmat Ardiyan memilih berdialog secara langsung di lapangan bersama para nelayan perahu wisata guna mendengar secara utuh persoalan yang mereka hadapi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan BBM bersubsidi menjadi isu utama yang disampaikan nelayan. BBM dinilai sebagai faktor krusial bagi keberlangsungan operasional perahu wisata yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat pesisir Pangandaran.
Para nelayan menyampaikan keluhan terkait penerapan sistem barcode dalam pembelian BBM bersubsidi. Mereka menilai proses pendaftaran, verifikasi, hingga perizinan masih berbelit dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi nelayan perahu wisata yang bergantung pada fluktuasi jumlah wisatawan harian.
Keluhan juga diarahkan pada pelayanan SPBU di wilayah Wonogiri dan Babakan, serta pembatasan kuota BBM sekitar 35 liter per hari per kapal. Kuota tersebut dinilai sering kali tidak mencukupi, terutama pada saat kunjungan wisata meningkat.
Meski demikian, dalam dialog juga ditegaskan bahwa sistem barcode pada prinsipnya dipahami sebagai instrumen pengawasan yang penting untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan BBM subsidi. Permasalahan utama, menurut nelayan, terletak pada implementasi teknis di lapangan yang dinilai belum adaptif terhadap karakteristik usaha perahu wisata.
Menanggapi hal tersebut, Rokhmat Ardiyan yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan tersebut di tingkat pusat.
“BBM subsidi itu untuk UMKM dan masyarakat kecil, termasuk nelayan. Sistem pengawasan seperti barcode itu penting, tapi jangan sampai implementasinya justru mempersulit rakyat yang memang berhak,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya alam, ia menekankan pentingnya kebijakan BBM subsidi yang tepat sasaran, berkeadilan, dan ramah bagi nelayan kecil.
Dalam dialog yang sama, perwakilan nelayan perahu wisata, Ade Mustofa, menyampaikan bahwa nelayan wisata kerap merasa diperlakukan berbeda dibanding nelayan tangkap.
“Nelayan tangkap kalau paceklik ada bantuan. Kami nelayan wisata hampir tidak pernah. Paling hanya Rp300 ribu itu pun saat COVID,” ungkapnya.
Ade juga menyoroti belum adanya jaminan kesehatan bagi anak buah kapal (ABK) perahu wisata, meskipun pekerjaan mereka memiliki risiko tinggi di laut.
Isu lain yang menjadi perhatian utama adalah harapan besar nelayan terhadap masa depan pendidikan anak-anak mereka. Ade Mustofa menyampaikan keinginan para nelayan agar anak-anak mereka dapat mengenyam pendidikan tinggi hingga jenjang S1, S2, bahkan S3.
“Kami ingin anak-anak kami punya gelar yang asli, SH, MH, supaya nasib keluarga berubah,” ujarnya.
Namun, menurut para nelayan, akses terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) maupun KIP Kuliah masih sangat terbatas bagi keluarga nelayan perahu wisata.
Menanggapi aspirasi tersebut, Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa persoalan pendidikan anak nelayan menjadi perhatian serius.
“Insya Allah, aspirasi ini menjadi catatan penting, terutama di bidang pendidikan untuk Kabupaten Pangandaran,” ungkapnya.
Selain isu ekonomi dan sosial, Rokhmat Ardiyan juga menaruh perhatian pada aspek lingkungan dan keberlanjutan ekosistem Pantai Barat Pangandaran. Ia mengapresiasi peran nelayan yang selama ini aktif menjaga kebersihan pantai dari sampah plastik dan limbah.
Menurutnya, kebersihan pantai merupakan modal utama bagi pariwisata yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan pentingnya keselamatan pelayaran di tengah kondisi cuaca ekstrem dan gelombang laut yang tidak menentu.
“Kalau cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Ingat anak istri menanti di rumah,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Rokhmat Ardiyan turut menyampaikan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk komitmen pemberantasan korupsi di sektor pertambangan dan perkebunan sawit agar hasilnya dapat dikembalikan kepada rakyat melalui program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis.
Ia juga memastikan bahwa program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) akan disalurkan kepada masyarakat tanpa potongan apa pun.
Dialog berlangsung dalam suasana hangat dan akrab. Rokhmat Ardiyan menggunakan istilah lokal “Well”, yang dalam pergaulan masyarakat Pangandaran bermakna mantap dan membahagiakan, untuk menyemangati para nelayan.
Ia juga mengangkat martabat profesi nelayan perahu wisata dengan menyebut mereka sebagai “Kapten Pesiar”.
“Mereka ini bukan nelayan biasa, tapi kapten yang membawa wisatawan menikmati Pangandaran,” ujarnya, yang disambut tepuk tangan warga.
Pertemuan tersebut menegaskan bahwa aspirasi nelayan Pangandaran tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan kebijakan, akses pendidikan, kelestarian lingkungan, serta masa depan generasi pesisir.
