JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menyoroti pentingnya peran Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam mengatasi perselisihan tata ruang di daerah, yang sering menjadi penghambat iklim investasi. Hal ini disampaikan Rokhmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BIG terkait progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga triwulan ketiga 2024 serta program strategis 2025, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11/2024).
Rokhmat mengungkapkan bahwa perbedaan pandangan antara pihak eksekutif dan legislatif di beberapa kabupaten sering kali menyebabkan ketidakpastian terkait tata ruang. Akibatnya, terjadi tumpang tindih dalam peruntukan lahan, baik untuk industri maupun pertanian, yang membuat investor ragu untuk berinvestasi.
“Di beberapa kabupaten yang antara eksekutif dan legislatif belum tercapainya sebuah kesepakatan. Mana tata ruang yang buat industri, mana yang buat pertanian. Sehingga ini menjadi tumpang tindih. Sehingga investor takut untuk investasi. Ujung-ujungnya, akhirnya investor kabur. Nah, kehadiran geospasial ini untuk bisa menghadirkan data-data yang lebih lengkap,” kata Rokhmat.
Selain menyoroti masalah tata ruang, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga berharap BIG dapat menyajikan data potensi sumber daya geotermal di daerah secara transparan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pengembangan energi baru terbarukan, termasuk geothermal, untuk kemaslahatan masyarakat.
“Baik minerba, kemudian minyak dan lain sebagainya. Ini supaya dibuka secara transparan. Apalagi Indonesia akan menuju energi baru terbarukan. Bagaimana potensi-potensi geothermal ini biar bermanfaat buat masyarakat,” sambung Rokhmat.
Untuk mendukung tugas BIG, Legislator Dapil Jawa Barat X ini mengusulkan adanya penambahan anggaran dan memperluas cakupan layanan BIG di daerah-daerah. “Saya bersyukur kalau BIG ini bisa buka perwakilan di beberapa provinsi, tidak hanya di Jakarta saja. Kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya, sampai kapan pelaksanaan kebijakan satu peta dan satu data di Indonesia? Karena kami sangat butuh sekali. Semoga BIG bisa hadir membantu kesulitan-kesulitan pemerintah dalam pemetaan investasi,” pungkasnya.
