JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan bahwa Indonesia belum dapat dikatakan sepenuhnya mencapai swasembada energi, khususnya di sektor minyak bumi. Ia menilai klaim tersebut perlu diluruskan karena ketergantungan terhadap impor minyak mentah masih berada pada level yang sangat tinggi, meskipun pembangunan kilang minyak nasional melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP) telah rampung.
Pernyataan tersebut disampaikan Ramson dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
“Kita belum betul-betul swasembada minyak. Kita punya konsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari, tapi kita masih impor crude sekitar 1 juta barel per hari. Memang ada peningkatan lifting menjadi 605 ribu barel, tapi tetap penurunan lifting sangat signifikan sejak tahun 2004,” ujar Ramson.
Ramson juga mengingatkan adanya risiko geopolitik yang dapat mengancam ketahanan energi nasional, seperti potensi gangguan jalur distribusi di Selat Malaka. Ia menilai, ketergantungan impor dalam jumlah besar berisiko melumpuhkan pasokan energi apabila terjadi eskalasi geopolitik di kawasan tersebut.
Menurut Ramson, keberadaan kilang-kilang minyak berteknologi tinggi milik Pertamina tidak akan optimal jika pasokan minyak mentah dari dalam negeri tidak mencukupi. Oleh karena itu, peningkatan produksi minyak nasional menjadi kebutuhan mendesak.
Sebagai langkah strategis, Ramson mendorong Kementerian ESDM untuk segera mempercepat revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang telah berusia sekitar 25 tahun. Ia menilai regulasi tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi terkini guna menciptakan kepastian hukum serta iklim investasi yang lebih menarik bagi investor sektor hulu migas.
“Ruang untuk meningkatkan lifting minyak itu perlu diperbaiki atau direvisi yaitu Undang-Undang Migas. Ini perlu segera diproses Pak Menteri, agar investor eksplorasi-eksploitasi bisa meningkat. Kita tentu tidak mau tergantung pada impor 1 juta barel per hari selamanya,” tegasnya.
