YOGYAKARTA, FraksiGerindra.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan jembatan ini dipandang sebagai infrastruktur strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional, memperkuat sektor pariwisata, serta membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
“Kita selalu bersyukur atas karunia kesehatan dan kedamaian, sehingga hari ini kita dapat berkumpul pada acara peresmian Jembatan Kabanaran di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Prabowo saat meresmikan Jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11/2025).
Presiden menekankan bahwa jembatan tersebut memiliki nilai penting dalam meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan sejarah dan budaya. Infrastruktur ini dinilai akan mendukung pengembangan wisata budaya dan spiritual di wilayah tersebut.
“Tempat ini memiliki arti historis, menjadi lokasi perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda. Jembatan ini diharapkan mempermudah konektivitas dan akses menuju daerah yang begitu indah, penting dalam budaya Jawa, dan penuh spiritualitas,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah memperkuat sektor pariwisata yang berperan besar sebagai penyumbang devisa serta penyedia lapangan kerja nasional.
“Pariwisata adalah penyumbang devisa yang sangat besar dan penyerap lapangan kerja. Tahun ini, pariwisata kita meningkat 20%—salah satu peningkatan yang sangat berarti bagi ekonomi kita,” tuturnya.
Prabowo kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembangunan jembatan tersebut. Ia meminta agar infrastruktur yang sudah dibangun dijaga dengan baik, serta menekankan keberlanjutan pembangunan berkualitas.
“Saya titip perawatan. Dan kepada jajaran PU (Kementerian Pekerjaan Umum) untuk terus melaksanakan proyek infrastruktur dengan sebaik-baiknya,” kata Prabowo.
Acara peresmian turut dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
