BOGOR, FraksiGerindra.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengingatkan masyarakat akan risiko serius dari ketergantungan impor pangan di tengah eskalasi konflik global yang terus berlangsung. Presiden menilai, pasokan pangan nasional dapat terancam apabila Indonesia masih bergantung pada impor dari negara-negara yang tengah mengalami ketegangan geopolitik.
Dalam penjelasannya, Presiden menyinggung konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Ia mengingatkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya Indonesia kerap mengimpor beras dari kedua negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, konflik yang berulang di kawasan itu berpotensi mengganggu stabilitas rantai pasok dan suplai beras apabila ketergantungan impor terus berlanjut.
“Sekarang, Thailand dan Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, kemudian meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung impor dari negara yang konflik?” jelas Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun, Selasa (6/1/2026).
Selain menyoroti konflik regional, Presiden juga mengingatkan pengalaman pada masa pandemi COVID-19. Saat itu, sejumlah negara pengekspor pangan menutup ekspor demi mengamankan kebutuhan domestik masing-masing, sehingga banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami kesulitan memperoleh pasokan pangan meskipun memiliki kemampuan untuk membayar.
Berdasarkan pengalaman tersebut, Presiden menegaskan bahwa kebijakan swasembada pangan yang saat ini dijalankan pemerintah merupakan langkah yang tepat dan relevan untuk menghadapi ketidakpastian global. Menurutnya, swasembada pangan merupakan bagian integral dari Strategi Transformasi Nasional yang dirancang secara tertulis, terukur, dan berbasis kajian jangka panjang untuk memperkuat kemandirian bangsa.
“Bangsa indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdikari, dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka bilamana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyat,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia kini telah mampu mengurangi risiko ketergantungan tersebut setelah berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun lalu. Capaian tersebut, menurutnya, tercermin dari posisi cadangan beras pemerintah yang berada di kisaran 3 juta ton per 31 Desember 2025.
“Dan saya juga cukup merasa besar hati, bangga, bahwa hari ini cadangan beras di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Indonesia,” tutupnya.
Pemerintah menilai capaian swasembada pangan dan penguatan cadangan beras nasional ini sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat kedaulatan nasional di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.
