PAPUA, Fraksigerindra.id –– Dalam upaya memperkuat persatuan dan kesadaran kebangsaan di tengah dinamika sosial Papua, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Yan Permenas Mandenas, menggelar kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Aula Kampus 10 November, Jayapura, Sabtu (17/5). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh dari lintas elemen, antara lain tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, serta sivitas akademika dari berbagai institusi pendidikan di Jayapura.
Dalam kegiatan tersebut, Mandenas menekankan pentingnya Empat Pilar Kebangsaan — Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika — sebagai dasar ideologis dan konstitusional yang harus terus disosialisasikan, khususnya di Papua yang memiliki kompleksitas sosial, budaya, dan politik yang tinggi.
“Sosialisasi ini penting, terutama untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang bagaimana kita hidup dalam keberagaman. Papua adalah rumah bagi berbagai suku, budaya, dan agama, dan itu adalah kekayaan yang harus dijaga dalam bingkai NKRI,” ujar Mandenas dalam sambutannya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa isu konflik yang masih kerap terjadi di beberapa wilayah Papua harus dijawab dengan pendekatan yang mengedepankan persatuan dan dialog. Menurutnya, Empat Pilar Kebangsaan adalah instrumen strategis untuk merawat rasa kebangsaan dan memperkuat harmoni sosial.
“Konflik dan perpecahan hanya akan menghambat pembangunan. Empat Pilar ini menjadi fondasi agar kita bisa duduk bersama, bicara sebagai sesama anak bangsa, dan mencari solusi tanpa kekerasan,” tambahnya.
Selain aspek ideologis, kegiatan ini juga menyinggung masalah konkret yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya dalam bidang pendidikan dan infrastruktur. Mandenas menyampaikan bahwa masih banyak daerah di Papua yang belum mendapatkan akses pendidikan dan layanan infrastruktur secara memadai.
“Pendidikan adalah kunci utama untuk membangun Papua. Tapi kalau infrastruktur belum memadai, maka akses ke pendidikan dan pelayanan dasar lainnya pun terhambat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Peserta yang hadir juga menyampaikan beragam pandangan dan aspirasi selama sesi diskusi terbuka. Beberapa tokoh masyarakat menyoroti pentingnya memperluas ruang partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan, sementara tokoh perempuan menekankan pentingnya pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak di Papua.
