JAKARTA, Fraksigerindra.id — Menanggapi peringatan dini tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG setelah gempa besar M 8,7 di Semenanjung Kamchatka, Rusia, Novita Wijayanti, S.E., M.M., Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra menegaskan pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi untuk melindungi masyarakat di wilayah terdampak.
“Ini bukan waktu untuk menunggu. Saya mendorong seluruh instansi terkait — terutama BMKG, Basarnas, dan Ditjen Laut — untuk segera mengaktifkan protokol tanggap darurat di wilayah pesisir timur Indonesia,” tegas Novita.
Sebanyak 10 daerah di wilayah Indonesia timur, seperti Talaud, Halmahera Utara, Manokwari, Sorong, Biak, hingga Jayapura, telah masuk dalam status WASPADA tsunami. Masyarakat diimbau menjauhi pantai dan wilayah pesisir hingga peringatan dicabut. BMKG memperkirakan potensi gelombang tsunami dengan ketinggian < 0,5 meter, namun tetap berisiko menimbulkan arus kuat dan bahaya di sekitar garis pantai.
Novita meminta Basarnas dan Pemda setempat segera menyiagakan personel, alat evakuasi cepat, serta titik-titik pengungsian darurat. Ia juga mendorong BMKG untuk memastikan diseminasi informasi berlangsung cepat, masif, dan mudah dipahami masyarakat.
“Jangan sampai ada wilayah yang terlambat menerima peringatan. Koordinasi lintas lembaga harus berjalan real-time, dan komunikasi ke masyarakat harus ringkas, jelas, dan langsung ke titik risiko,” ujarnya.
Selain itu, Novita menegaskan pentingnya pemetaan ulang wilayah rawan, simulasi evakuasi berkala, serta pemerataan sarana komunikasi darurat di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang seringkali minim akses informasi saat terjadi bencana.
“Kami di Komisi V DPR RI akan terus mendorong percepatan anggaran untuk penanganan bencana, penguatan sarana Basarnas, serta pembaruan sistem peringatan BMKG agar kejadian serupa bisa direspons lebih efektif,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Cilacap dan Banyumas (Jawa Tengah VIII) yang juga merupakan daerah pesisir selatan rawan tsunami, Novita mengingatkan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh bersifat musiman.
“Bencana tidak menunggu kita siap. Maka dari itu, pemerintah pusat dan daerah harus hadir bersama rakyat dalam situasi darurat seperti ini.”
