JAWA TENGAH, Fraksigerindra.id — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mendorong jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah untuk segera menangani berbagai masalah klasik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Hal ini disampaikan Sugiat saat Komisi XIII ungkap Sugiat dalam pertemuan dengan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan jajarannya, di Surakarta, Kamis (7/11/2024).
“Segala kekurangan yang kita diskusikan hari ini harus segera dicarikan solusinya dan dipetakan, agar DPR bisa mendorong penyelesaiannya. Misalnya, untuk masalah kelebihan kapasitas di berbagai Lapas di Jawa Tengah, diperlukan pembangunan Lapas baru yang lebih besar, bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui penyediaan lahan, sarana, dan prasarana yang memadai,” kata Sugiat.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa pemecahan Kementerian Hukum dan HAM di era Presiden Prabowo Subianto menjadi tiga kementerian—Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan—diharapkan mempercepat proses penyelesaian berbagai permasalahan sehingga tidak semakin parah.
“Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus bergerak lebih cepat dan fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini belum teratasi, seperti kelebihan kapasitas, minimnya sarana dan prasarana Lapas, kurangnya dukungan sumber daya manusia, serta maraknya peredaran narkoba di Lapas,” tandasnya.
Legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini juga mendesak agar rencana pemindahan narapidana bandar narkoba ke Lapas Nusakambangan segera direalisasikan. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat menekan praktik peredaran dan perdagangan narkoba di dalam Lapas.
“Terobosan untuk memindahkan para tahanan bandar narkoba ke Lapas Nusakambangan harus segera diwujudkan. Pemindahan napi ini merupakan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
