JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Melati, menyatakan dukungannya terhadap pengajuan pagu anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Namun, ia menekankan bahwa program-program yang diajukan harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami pada dasarnya mendukung pagu anggaran yang diajukan Kementerian HAM. Tapi intinya kami ingin melihat bahwa keberadaan Kementerian HAM ini benar-benar berdampak terhadap proses HAM di Indonesia,” ujar Melati.
Dalam rapat tersebut, Melati juga menyoroti implementasi program Desa HAM yang saat ini baru mencakup sekitar 2.000 desa. Ia mendorong peningkatan jumlah desa sasaran program tersebut, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami hak asasi manusia dan rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Karena hari ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami HAM, sehingga mudah menjadi korban TPPO. Kami juga menyarankan agar Kementerian HAM berkolaborasi dengan Ditjen Imigrasi yang memiliki desa binaan,” jelas legislator dari daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung itu.
Menutup pernyataannya, Melati menegaskan bahwa dukungan anggaran dari Komisi XIII DPR RI akan tetap diberikan, selama program-program yang diajukan jelas dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Komisi XIII DPR RI mendukung kebutuhan anggaran mitra kerja jika program yang diajukan jelas dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
