JAKARTA, Fraksigerindra.id — Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Sosial Republik Indonesia pada Selasa (20/5) untuk membahas sejumlah program prioritas pemerintah, salah satunya inisiatif Sekolah Rakyat. Program ini digagas sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dalam rapat tersebut, suara paling menyentuh datang dari Anggota Fraksi Partai Gerindra, Alimudin Kolatlena, yang mewakili daerah pemilihan Maluku.
Alimudin membuka pernyataannya dengan menyampaikan harapan besar rakyat Maluku terhadap program Sekolah Rakyat. Ia juga menegaskan dukungannya terhadap visi Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan masyarakat miskin.
“Sekolah Rakyat ini adalah upaya mulia untuk rakyat miskin, sesuai dengan tekad Pak Prabowo membangun bangsa melalui pendidikan. Saya doakan Pak Presiden dan Pak Menteri selalu diberi kekuatan untuk merealisasikan visi besar ini,” ujarnya.
Namun, Alimudin menyampaikan kekecewaannya saat mengetahui bahwa Provinsi Maluku belum masuk dalam daftar daerah penerima Sekolah Rakyat tahap pertama. Ia menyebutkan kondisi Maluku yang masuk peringkat keempat termiskin di Indonesia dan memiliki mutu pendidikan yang juga keempat terendah.
“Saya hampir menitikkan air mata ketika melihat di tampilan tadi, tidak ada satu pun sekolah rakyat untuk Maluku. Padahal, Maluku masuk peringkat keempat termiskin di Indonesia, dan mutu pendidikannya juga keempat terendah,” ungkapnya dengan penuh keprihatinan.
Alimudin menegaskan bahwa daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) harus menjadi prioritas dalam pembangunan program ini, karena di situlah akar kemiskinan dan ketertinggalan berada.
Sebagai wakil rakyat Maluku di Komisi VIII, ia meminta penjelasan langsung dari Menteri Sosial terkait syarat dan kriteria yang harus dipenuhi suatu daerah untuk bisa menerima program Sekolah Rakyat. Ia juga berkomitmen membantu mengonsolidasikan informasi tersebut kepada kepala daerah di Maluku.
“Mungkin para kepala daerah kami terlambat merespons program ini, tapi saya ada di sini untuk menyampaikan aspirasi mereka. Saya pernah kirim proposal Kabupaten Seram Bagian Timur langsung ke Pak Menteri, juga dari Kota Tual dan Buru Selatan,” tegasnya.
Lebih menyayat hati, Alimudin membagikan kisah perjuangan anak-anak di daerahnya yang harus menghadapi risiko besar untuk menempuh pendidikan. Ia bahkan mengirimkan video kepada Menteri Sosial sebagai bukti nyata kondisi tersebut.
“Saya kirimkan juga video ke Pak Menteri. Anak-anak kami harus menyeberangi sungai yang deras setiap hari untuk pergi sekolah. Mereka tidak pergi dengan tawa, tapi dengan rasa takut. Sekolah Rakyat harus hadir untuk mereka, Pak Menteri,” ucapnya dengan nada emosional.
Alimudin mengakhiri dengan harapan besar agar Maluku segera mendapatkan perhatian dan bagian dalam program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan ekstrem.
“Pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan ekstrem, dan Maluku tidak boleh tertinggal lagi,” pungkasnya. **Andi**
