JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, Alimuddin Kolatlena, memastikan bahwa pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berjalan secara aman, transparan, dan akuntabel. Kepastian tersebut disampaikannya usai menghadiri sosialisasi BPKH di Aula Balai Kota Tual, Jumat (16/5/2025).
Kolatlena menyampaikan bahwa dana haji dikelola oleh badan independen dengan prinsip syariah demi memberikan pelayanan haji yang maksimal.
“Tadi telah disampaikan kepada masyarakat ihwal keamanan dana, dari proses pengolahan haji dari pemerintah melalui badan independen yang dibentuk BPKH untuk menangani dana haji yang berprinsip syariah, transparan dan akuntabel untuk pelayanan haji yang maksimal,” ungkap Kolatlena.
Ia menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji. “Agar masyarakat juga bisa percaya terhadap dana yang selama ini ditabung, demi kepentingan perjalanan haji,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti pentingnya sosialisasi program kepada masyarakat serta keberadaan program sosial kemaslahatan dari BPKH.
“Selain itu juga ada program sosial kemaslahatan bagi masyarakat, yakni pembangunan sarana dan prasarana rumah ibadah, pendidikan, kesehatan juga beasiswa,” ungkapnya.
Kolatlena menambahkan bahwa terdapat prasyarat dan mekanisme dalam program-program tersebut yang akan ditindaklanjuti langsung oleh BPKH.
“Kita berharap kedepannya, BPKH tetap menjaga prinsip syariah dan kehati-hatian jadi prioritas utama. Di atas semua kami jaga amanah jemaah agar bisa berangkat haji dengan tenang,” kata Kolatlena.
