JAKARTA, FraksiGerindra.id — Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengubah indikator kinerja utama (KPI) Program Desa Wisata, dengan fokus pada peningkatan kualitas desa wisata yang sudah ada, bukan sekadar penambahan jumlah desa wisata. Dorongan ini muncul dalam rapat Panja Standarisasi Pariwisata Komisi VII DPR RI, di Jakarta, yang disiarkan langsung oleh TVR Parlemen, Rabu (22/1/2026).
Pimpinan Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa KPI desa wisata seharusnya diukur dari persentase desa yang berhasil naik kelas, misalnya dari status “maju” menjadi “mandiri”, bukan berdasarkan bertambahnya desa wisata baru. Rahayu menekankan pentingnya roadmap yang realistis, dengan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, agar desa wisata yang berkembang dapat lebih terfokus dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Komisi VII juga mengusulkan agar tidak semua desa dipaksakan menyandang status desa wisata, dan bahwa evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan hanya desa yang memiliki potensi dan tata kelola memadai yang dikembangkan lebih lanjut. Hal ini bertujuan agar desa wisata tidak hanya menjadi label administratif, tetapi juga destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berkontribusi pada ekonomi lokal.
Kemenpar telah mengklasifikasikan desa wisata ke dalam empat kelas kategori: Rintisan, Berkembang, Maju, dan Mandiri, dengan Mandiri menjadi kategori tertinggi yang mencakup desa dengan daya tarik wisata yang dikenal di tingkat nasional dan internasional, sarana prasarana yang memenuhi standar, serta kontribusi terhadap pemasukan daerah.
