MAKASSAR, FraksiGerindra.id — Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi program nasional di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.
Dalam sambutannya, Putih Sari menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, yang menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian sekaligus memastikan program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami hadir untuk memastikan transformasi sistem kesehatan nasional berjalan efektif dan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Komisi IX menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam tata tertib DPR RI,” ujarnya di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (20/2/2026).
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa Komisi IX turut mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta berbagai program prioritas pemerintah, antara lain pemeriksaan kesehatan gratis, penguatan layanan keluarga berencana, penanganan tuberkulosis (TBC), serta revitalisasi rumah sakit.
Komisi IX juga memberikan apresiasi atas capaian pembangunan manusia di Sulawesi Selatan yang menunjukkan tren positif. Di sektor kesehatan, Universal Health Coverage (UHC) telah tercapai 100 persen di seluruh kabupaten/kota, dengan tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah melampaui 95 persen.
Meski demikian, Putih Sari menegaskan bahwa UHC tidak hanya diukur dari tingkat kepesertaan, tetapi juga dari kemudahan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Ia juga meminta laporan terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), khususnya bagi kelompok rentan yang sempat dinonaktifkan serta perkembangan reaktivasi kepesertaan di daerah.
Terkait program pemeriksaan kesehatan gratis, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah meluncurkan program tersebut pada 10 Februari 2025 dan mengoperasikannya di 24 Puskesmas dengan cakupan skrining kardiovaskular, kanker, kesehatan jiwa, hingga pemeriksaan paru. Secara keseluruhan, 474 Puskesmas di Sulawesi Selatan telah melakukan pencatatan dan pelaporan logistik melalui sistem digital.
Dalam rangka eliminasi TBC, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan regulasi tingkat provinsi serta membentuk forum multisektor. Sebanyak 11 kabupaten/kota telah memiliki regulasi khusus TBC dan 14 daerah telah menyusun Rencana Aksi Daerah. Dukungan pembiayaan juga dialokasikan melalui APBD Provinsi.
Upaya percepatan eliminasi TBC dilakukan melalui penemuan kasus aktif menggunakan portable X-Ray, skrining di sekolah, lembaga pemasyarakatan, dan pesantren, investigasi kontak berbasis data, serta pemberian terapi pencegahan TBC. Selain itu, diperkenalkan inovasi digital PADEPOK (Tangan Pertama Tuberkulosis) sebagai metode skrining mandiri berbasis digital yang memungkinkan masyarakat melakukan deteksi dini dan konsultasi secara daring.
Komisi IX juga dijadwalkan melakukan peninjauan ke Pasar Maricaya untuk memastikan keamanan pangan selama Ramadan sebagai bagian dari fungsi pengawasan di bidang obat dan makanan.
Di sektor ketenagakerjaan, Komisi IX mengapresiasi capaian Sulawesi Selatan yang meraih Paritrana Award 2025 serta komitmen dalam memperluas implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk bagi pekerja rentan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Namun demikian, Putih Sari menyoroti tantangan berupa tingkat pengangguran terbuka yang tercatat sebesar 4,45 persen pada 2025 serta penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 68,80 persen.
“Penguatan pelatihan berbasis kompetensi harus terus dimaksimalkan, termasuk memperluas paket pelatihan yang mendorong lulusan membuka usaha mandiri. Ini penting untuk memperkuat struktur ekonomi yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing,” tegasnya.
Komisi IX juga mendorong perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal seperti pedagang kaki lima, petugas kebersihan, penyandang disabilitas, serta kelompok pekerja rentan lainnya.
Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan, mempercepat eliminasi TBC, memperkuat ketahanan gizi, serta memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dengan semangat Ramadan, Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program nasional secara transparan, inklusif, dan berkelanjutan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Selatan.
Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Bappeda, Kepala Balai Besar POM, perwakilan BGN, BKKBN, UPT BP2MI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Direktur RSUD Provinsi, perwakilan Puskesmas, kader Posyandu, IDI, APINDO, serikat pekerja, hingga Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar.
