JAKARTA, FraksiGerindra.id — Kapoksi Gerindra Komisi VI DPR RI, Khilmi, menyampaikan bahwa ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi. Meski demikian, ia meminta PT Pertamina (Persero) meningkatkan efektivitas distribusi dan memperketat pengawasan penyaluran BBM guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata.
Khilmi mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, cadangan BBM nasional diperkirakan masih mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri selama sekitar 21 hari. Dengan kondisi tersebut, ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir berlebihan terhadap potensi gangguan pasokan energi akibat perkembangan situasi internasional.
Hal tersebut disampaikan Khilmi seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina (Persero) dan jajaran subholding di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Khilmi, tantangan dalam penyediaan BBM nasional tidak hanya berkaitan dengan kecukupan stok, tetapi juga menyangkut efektivitas sistem distribusi dan pengawasan penyaluran di lapangan. Ia menyoroti masih adanya dugaan penyalahgunaan alokasi BBM oleh pihak-pihak yang menjalankan praktik penyaluran ilegal sehingga berpotensi mengurangi pasokan yang seharusnya diterima masyarakat.
“Sebetulnya pasokan BBM di Indonesia ini tidak akan langka kalau masyarakat bisa melaksanakan pemilihan secara benar. Karena sekarang ini banyak alokasi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat, tetapi banyak dilakukan oleh pemain-pemain BBM ilegal,” ujar Khilmi.
Lebih lanjut, Khilmi menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energi nasional masih menghadapi tantangan akibat kesenjangan antara produksi minyak domestik dan tingkat konsumsi. Ia menyebut produksi minyak dalam negeri berada pada kisaran 639 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional telah melampaui satu juta barel per hari.
Perbedaan antara kemampuan produksi dan kebutuhan tersebut membuat Indonesia masih memerlukan pasokan minyak mentah maupun BBM dari luar negeri. Oleh karena itu, dinamika geopolitik internasional menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga kelancaran pasokan energi nasional.
Khilmi turut menyoroti potensi gangguan aktivitas pelayaran di kawasan Selat Hormuz dan Laut Merah yang dapat memengaruhi jalur distribusi minyak dunia. Menurutnya, perubahan kondisi keamanan dan kelancaran pelayaran di kawasan tersebut berpotensi memperpanjang waktu pengiriman minyak menuju Indonesia.
“Biasanya pengiriman dari Hormuz ke Indonesia membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Namun, sekarang bisa mencapai 45 hari. Artinya, ada tambahan waktu pengiriman sekitar 25 hari yang harus diantisipasi,” jelasnya.
Kendati demikian, Khilmi menekankan bahwa keterlambatan pengiriman minyak tidak dapat langsung diartikan sebagai kondisi kelangkaan BBM nasional. Menurutnya, gangguan distribusi di sejumlah wilayah dapat menyebabkan keterlambatan pengisian stok pada tingkat penyalur meskipun ketersediaan pasokan secara nasional masih mencukupi.
Sebagai contoh, ia menyinggung antrean kendaraan yang sempat terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bali. Khilmi menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi kendala distribusi, termasuk keterlambatan kedatangan dan proses bongkar muatan kapal pengangkut BBM.
Ia menyebut salah satu kapal tanker mengalami hambatan ketika menunggu proses bongkar muatan di laut hingga menyebabkan keterlambatan sekitar 18 jam. Situasi tersebut kemudian berdampak pada jadwal pengisian kembali stok BBM di SPBU dan memicu antrean kendaraan.
“Antrean panjang itu bukan karena BBM-nya tidak ada, tetapi karena keterlambatan distribusi. Kalau satu sepeda motor membutuhkan waktu lima menit untuk mengisi BBM, sementara ada 500 sepeda motor yang mengantre, tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang,” ungkapnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Khilmi meminta Pertamina melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM, mulai dari perencanaan pasokan, pengaturan pengiriman, hingga penyaluran kepada masyarakat. Langkah antisipatif dinilai penting untuk meminimalkan gangguan distribusi yang dapat memengaruhi ketersediaan BBM di tingkat konsumen.
Selain pembenahan sistem distribusi, ia juga menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan dan penyaluran BBM ilegal. Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan alokasi BBM tersalurkan sesuai peruntukannya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.
Khilmi berharap Pertamina mampu memperkuat koordinasi dan kesiapan operasional dalam menghadapi berbagai potensi gangguan rantai pasok energi, baik yang bersumber dari kondisi domestik maupun perkembangan geopolitik internasional.
Dengan pengelolaan stok yang terencana, distribusi yang lebih efektif, serta pengawasan penyaluran yang optimal, ia berharap kesinambungan pasokan BBM nasional dapat terus terjaga sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi di tengah ketidakpastian global.
