JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan jangka pendek di sektor moneter. Menurutnya, tekanan terhadap rupiah merupakan konsekuensi dari struktur ekonomi nasional yang selama dua dekade terakhir masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pembiayaan luar negeri berbasis valuta asing (valas).
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut tercermin dari neraca transaksi berjalan Indonesia yang dalam jangka panjang lebih sering mengalami defisit. Karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Tekanan rupiah hari ini memang disebabkan oleh struktur ekonomi kita dalam kurun dua dekade terakhir yang lebih ditopang pada pinjaman luar negeri berbasis valas. Itu terlihat dari neraca transaksi berjalan kita yang lebih sering mengalami defisit,” ujar Kamrussamad, Kamis (4/6/2026).
Kamrussamad menilai salah satu langkah yang dapat segera dioptimalkan adalah penguatan skema Local Currency Settlement (LCS) yang sebelumnya telah disepakati Indonesia dengan sejumlah negara mitra dagang, seperti Tiongkok, Jepang, Malaysia, dan negara lainnya.
Menurut Kamrussamad, penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sehingga kebutuhan devisa untuk transaksi internasional dapat ditekan dan stabilitas nilai tukar rupiah lebih terjaga.
“Yang pertama harus dilakukan adalah mengaktifkan kembali Local Currency Settlement yang pernah ditandatangani dengan beberapa negara, termasuk China, Jepang, dan Malaysia. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan transaksi perdagangan terhadap dolar,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penguatan LCS merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih kuat. Semakin banyak transaksi perdagangan yang menggunakan mata uang lokal, semakin besar pula ruang yang dimiliki Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Selain itu, Kamrussamad menilai pelemahan rupiah harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan struktur ekonomi secara menyeluruh. Menurutnya, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis valas sekaligus memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan devisa secara berkelanjutan.
Ia juga optimistis berbagai kebijakan yang telah dijalankan pemerintah, termasuk implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan cadangan devisa nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa hasil dari kebijakan tersebut membutuhkan waktu untuk dapat dirasakan secara optimal.
“Pemberlakuan devisa hasil ekspor yang mulai berjalan akan membantu meningkatkan cadangan devisa kita. Tapi semuanya memang perlu waktu,” ujarnya.
Menurut Kamrussamad, kombinasi antara penguatan cadangan devisa, optimalisasi skema Local Currency Settlement, dan pembenahan struktur ekonomi nasional akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas rupiah di masa mendatang.
“Kita harus memperkuat fondasi ekonomi kita sendiri. Kalau struktur ekonominya semakin kuat, maka rupiah juga akan lebih tahan menghadapi berbagai tekanan eksternal,” pungkasnya.
