JAKARTA, Fraksigerindra.id — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan Pemerintah Indonesia perlu melakukan hal konkrit dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban sipil palestina dari serangan Israel. Hal itu dapat berupa obat-obatan, makanan, dan lain-lain. Sebab, tegasnya, yang harus diselamatkan dalam konflik ini terutama adalah kalangan sipil yang paling dirugikan.
“Mereka yang paling menderita dan menjadi korban, dan (jumlahnya) sudah ratusan orang sebagaimana disebut oleh Duta Besar (Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun) tadi dan sudah ribuan orang yang juga cedera akibat bombardir dari Israel. Israel memang mempunyai senjata mungkin yang lebih canggih, tapi banyak sekali situs-situs dan bahkan rumah-rumah ibadah baik Islam maupun Kristen juga dihancurkan, dan juga rumah-rumah penduduk yang tidak berdosa sehingga banyak anak-anak perempuan dan ibu-ibu menjadi korban,” jelas Fadli, Selasa (10/10/2023).
Diketahui, Israel melakukan serangan belasan Bernama Operasi Pedang Besi ke Palestina di Jalur Gaza. Jumlah korban tewas mencapai sedikitnya 770 orang. Sekitar 4.000 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Israel yang membalas serangan Hamas pada akhir pekan lalu.
Selain itu, Fadli menilai hal konkret lainnya dalam mendukung Palestina adalah dengan menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina di forum-forum internasional.
“Saya kira langkah konkret kita harus secara politik. Indonesia ini negara muslim terbesar yang tentu suaranya didengar oleh dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Organisasi Konferensi Islam dan negara-negara lain. Saya kira kita perlu menyuarakan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, Indonesia punya posisi yang penting dalam forum internasional. Sehingga melalui proses negosiasi dalam forum-forum tersebut bisa membuat de-eskalasi, terutama menyetop agresi dan mengembalikan wilayah-wilayah Palestina yang direbut oleh pendudukan Israel di wilayah-wilayah Palestina.
“Jadi sesuaikan saja dengan aturan main international yang sudah disepakati dan bagaimana memenuhi apa yang sudah menjadi resolusi-resolusi PBB itu, kembalikan wilayah Palestina itu sesuai dengan garis di tahun 1967,” tutup Anggota Komisi I DPR ini.
