JAKARTA, Fraksigerindra.id — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjelaskan pentingnya diplomasi parlemen guna mewujudkan stabilitas di kawasan ASEAN. Dia mengungkapkan, saat ini sudah dua tahun krisis kemanusiaan terjadi di Myanmar dan menyebabkan lebih dari satu juta masyarakat minoritas Rohingya hidup dalam ketakutan, diskriminasi, dan penindasan.
“Tentunya kita tidak ingin melihat semakin banyak masyarakat sipil menjadi korban. Kita tidak boleh double standard dalam memandang krisis ini karena penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu adalah prinsip yang inklusif, tidak peduli ras, suku, pandangan politik, maupun agamanya,” papar Fadli, Rabu (1/2/2023).
Dia mengungkapkan, DPR RI akan terus mendorong berbagai upaya melalui diplomasi parlemen untuk mewujudkan stabilitas regional di kawasan dan mendorong demokrasi di Myanmar sehingga krisis kemanusiaan ini dapat segera diakhiri. Pernyataan ini dia ungkapkan mengingat saat ini Indonesia secara resmi telah menerima tongkat estafet Keketuaan ASEAN di tahun 2023, dan diikuti dengan Presidensi DPR RI pada organisasi Parlemen ASEAN yakni ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
Dengan amanat ini, DPR berkomitmen untuk mendorong kerjasama regional dalam menjawab berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di ASEAN, utamanya masalah implementasi Lima Poin Konsensus melalui pendekatan ASEAN, sebagai solusi atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Dia pun mendorong terwujudnya Lima Poin Konsensus agar segera diimplementasikan sesuai komitmen Junta Militer Myanmar.
Fadli menilai tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan Lima Poin Konsensus. Maka, pada Sidang Umum AIPA ke-43 pada November 2022 lalu di Kamboja, DPR RI kembali mengusulkan emergency item mengenai pelaksanaan Lima Poin Konsensus yang memang secara konsisten telah didorong oleh DPR RI selama lima tahun berturut-turut dalam Sidang-sidang Umum AIPA sebelumnya.
