BADUNG, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mendorong penguatan program Perhutanan Sosial melalui penanaman pohon produktif yang memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi ekologis. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu memulihkan lingkungan sekaligus meningkatkan sumber penghasilan masyarakat, khususnya di Kabupaten Karangasem, Bali.
Menurut Darori, kerusakan kawasan hulu sungai dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, hingga berkurangnya ketersediaan air pada musim kemarau. Karena itu, pemanfaatan kawasan melalui tanaman produktif dinilai dapat menjadi salah satu solusi yang memberikan manfaat jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan Darori dalam Kunjungan Kerja Pengawasan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Perhutanan Sosial di Bali, Sabtu (19/9/2026).
Ia menjelaskan, konsep perhutanan sosial perlu diarahkan agar masyarakat tidak hanya menanam pohon kayu keras yang berpotensi ditebang ketika memiliki nilai ekonomi. Sebaliknya, tanaman produktif seperti buah-buahan dapat memberikan penghasilan secara berkelanjutan tanpa harus menghilangkan fungsi tutupan lahan.
“Perhutanan sosial adalah melakukan penanaman pohon yang produktif; buah-buahan, ada nangka, ada durian, ada pete, ada juga macam-macam jambu, ada alpukat. Itu bagus karena pohon ini selain menghasilkan buah, juga bermanfaat berfungsi untuk menyerap air,” imbuhnya.
Darori menilai keberadaan pohon memiliki fungsi penting dalam menjaga tata air. Sistem perakaran tanaman dapat membantu meningkatkan penyerapan air hujan dan mempertahankan cadangan air tanah, sehingga risiko kekeringan pada musim kemarau dapat ditekan.
Menurutnya, manfaat tersebut menjadi semakin penting bagi daerah yang mulai menghadapi keterbatasan sumber air. Karena itu, selain menjaga vegetasi di kawasan hulu, ia juga mendorong pembangunan embung berkapasitas memadai untuk mendukung kebutuhan pertanian dan rumah tangga.
“Kalau ada pohon, kalau terjadi hujan, itu 50 persen airnya akan terserap dan akan turun kembali air itu lewat pohon melewati akar, sehingga pada musim kemarau kita tidak terjadi kekeringan. Maka kita sarankan bahwa untuk mengatasi ini dibikin embung yang cukup besar di hulu sungai,” ucapnya.
Darori menilai penguatan fungsi ekologis kawasan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan model tersebut, masyarakat memiliki insentif untuk menjaga pohon karena tanaman yang dipelihara tetap dapat memberikan hasil melalui buah maupun komoditas lainnya.
Dalam pelaksanaannya, ia mengingatkan pentingnya sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian kawasan hutan.
Pemahaman tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik penebangan yang dapat memperburuk kondisi tanah, terutama di wilayah perbukitan dan kawasan hulu yang memiliki risiko longsor lebih tinggi.
Darori mengatakan pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Bali secara umum telah menunjukkan perkembangan positif. Namun, sejumlah kendala masih ditemukan, terutama terkait pendampingan, ketersediaan pupuk, dan distribusi bibit kepada masyarakat.
“Sekarang sudah mulai alhamdulillah di Bali ini sudah cukup lancar jalan, walaupun ada kendalanya tadi mengenai pendampingan, mengenai pupuk, dan mengenai bibit. Tadi kami minta kepada Kementerian Kehutanan, Dirjen Perhutanan Sosial dan BPDASHL (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) dan Hutan Lindung untuk menyiapkan bibitnya,” lanjutnya.
Karena itu, Darori meminta Kementerian Kehutanan bersama jajaran terkait memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program, termasuk memastikan kebutuhan bibit tanaman produktif dapat tersedia bagi kelompok masyarakat.
Selain ketersediaan bibit, menurutnya, dukungan anggaran juga perlu diperkuat agar pendampingan, distribusi pupuk, serta proses edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas dan berkesinambungan.
Darori menyatakan akan terus mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi program Perhutanan Sosial melalui fungsi pengawasan dan penganggaran Komisi IV DPR RI.
“Ini kendalanya juga kita mendorong sebagai Anggota Komisi IV, anggarannya harus diperbanyak, sehingga bisa mencukupi kebutuhan bukan hanya di Bali, tapi juga seluruh Indonesia. Karena masalah program ini sekarang sudah membudaya di masyarakat, dan ini terus terang akan menjadi program yang baik,” tegasnya.
Ia berharap penguatan Perhutanan Sosial tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, tetapi juga dapat dikembangkan secara lebih luas di berbagai daerah. Dengan dukungan bibit, pendampingan, dan anggaran yang memadai, program tersebut dinilai berpotensi menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membuka sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
