TANGERANG, Fraksigerindra.id — Laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait penanganan dan penyelesaian Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Banten mengungkapkan bahwa kinerja intermediasi sektor ini menunjukkan pertumbuhan positif. Data per 30 November 2024 mencatat pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), serta kredit dan pembiayaan di wilayah Banten relatif lebih tinggi dibandingkan dengan total industri BPR/BPRS secara nasional. Saat ini, terdapat 51 BPR dan 9 BPRS yang beroperasi di Banten.

Annisa M.A. Mahesa, Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai Gerindra Dapil Banten II, mendorong LPS untuk memperkuat inklusi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pedesaan yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Banten dan wilayah pedesaan di seluruh Indonesia.

“Salah satu langkah yang diusulkan adalah penguatan regulasi yang mendukung optimalisasi kerja dan peningkatan kuantitas Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS),” ungkap Annisa dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi XI DPR RI bersama LPS pada Kamis, 30 Januari 2025, di Kota Tangerang Selatan, Banten.

Annisa mengapresiasi perkembangan positif sektor BPR/BPRS di Banten, tetapi ia menekankan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan capaian ini, penting untuk memperhatikan aksesibilitas layanan keuangan di pedesaan. Lebih lanjut, Annisa menegaskan dukungannya terhadap keberlangsungan UMKM, terutama yang berada di pedesaan, dengan memastikan mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan perbankan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Show Comments (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *