MAKASSAR, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra, Ir. H. La Tinro La Tunrung, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (20/10/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan kegiatan statistik di daerah sekaligus mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi para petugas dan mitra statistik di lapangan.
Dalam pertemuan dengan jajaran BPS Sulsel, Legislator Gerindra tersebut menerima laporan mengenai capaian program dan kegiatan pengumpulan data sepanjang tahun 2025. BPS Sulsel diketahui telah melaksanakan ratusan kegiatan statistik, baik yang berskala nasional maupun sektoral tingkat kabupaten/kota.
Kegiatan tersebut mencakup dua kategori utama: survei insidental atas permintaan kementerian/lembaga dan survei rutin dengan periode bulanan maupun triwulanan. Dalam pelaksanaannya, BPS berperan sebagai supervisor, sementara pengumpulan data lapangan dijalankan oleh Mitra Statistik. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dikirim ke BPS Pusat untuk diolah menjadi data resmi nasional.
Namun, Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi para mitra di lapangan. Salah satunya adalah minimnya pelatihan teknis sebelum pelaksanaan survei.
“Setiap survei, mitra hanya mendapat pembekalan sekitar dua hari, bahkan terkadang dibagi antara sesi luring dan daring,” ujar La Tinro.
Selain aspek kompetensi, ia juga menyoroti persoalan kesejahteraan Mitra Statistik yang dinilai belum memadai. Sistem kerja berbasis proyek membatasi pendapatan para mitra karena hanya diperbolehkan menangani satu proyek per bulan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023.
“Kondisi ini membuat penghasilan mitra sangat terbatas, padahal mereka bekerja dengan risiko tinggi tanpa perlindungan asuransi,” jelas Legislator Gerindra tersebut.
Berdasarkan laporan keuangan, BPS Sulsel mengelola anggaran sebesar Rp185 miliar pada tahun 2025, dengan rincian Rp103 miliar (55%) untuk belanja pegawai dan Rp60 miliar (33%) untuk belanja barang. Adapun porsi belanja modal masih relatif kecil, khususnya untuk perbaikan sarana kantor di Makassar dan Luwu Utara yang dinilai memerlukan pembaruan infrastruktur.
Menanggapi hal tersebut, La Tinro mendorong adanya peningkatan kesejahteraan dan kapasitas Mitra Statistik, terutama mereka yang bertugas di wilayah terpencil.
“Untuk menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, para mitra harus memiliki kompetensi yang memadai serta rasa aman dalam bekerja,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar BPS mengelola anggaran secara efisien dan transparan, dengan prioritas pada peningkatan kualitas data dan pelayanan publik. Menurutnya, peran BPS sangat vital sebagai penyedia data resmi negara yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
“Pertemuan ini memberi banyak informasi faktual mengenai tantangan di lapangan. Kami kini mendapat gambaran lebih jelas tentang kondisi mitra dan pentingnya dukungan kelembagaan agar data yang dihasilkan tetap akurat,” tutup anggota Komisi X DPR RI tersebut.
