JAKARTA, FraksiGerindra.id – Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, SH, memberikan perhatian serius terhadap kasus pertambangan di Kabupaten Nganjuk yang dinilai cacat hukum namun tetap beroperasi meskipun telah dikenai sanksi resmi oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlangsung tanpa tebang pilih, termasuk terhadap perusahaan besar yang dianggap memiliki kekebalan hukum.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat bersama Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung, dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung pada Selasa, (18/11/2025), di Gedung Parlemen, Jakarta.
Bimantoro menjelaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan surat peringatan dan sanksi administratif berupa pembekuan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada 28 Juni 2024. Salah satu poin penting dalam surat tersebut adalah perintah penghentian seluruh aktivitas pertambangan. Namun hingga saat ini, operasional tambang di lapangan masih berjalan.
“Ini sangat janggal. Ketika sebuah perusahaan sudah diberikan sanksi administratif yang jelas, termasuk kewajiban menghentikan kegiatan, tetapi faktanya masih beroperasi, maka ada persoalan dalam penegakan hukum kita,” ujarnya.
Ia menyoroti secara khusus PT Aksha, perusahaan yang disebut memiliki kekuatan besar di balik aktivitas pertambangan bermasalah tersebut. Menurut Bimantoro, laporan dari masyarakat menunjukkan adanya persoalan perizinan dan dampak kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk gangguan terhadap kehidupan warga sekitar.
“Di Nganjuk, masyarakat resah. Ada perusahaan yang disebut super power, padahal jelas memiliki cacat izin dan membawa kerugian bagi lingkungan. Masyarakat bertanya-tanya, kenapa bisa tetap aman beroperasi? Apakah ada oknum tertentu yang membekingi? Ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
Bimantoro meminta Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Wakil Jaksa Agung memastikan bahwa penegakan hukum berjalan independen, serta menindak siapa pun yang melanggar aturan tanpa mempertimbangkan besarnya pengaruh perusahaan atau aktor di belakangnya.
“Saya berharap Wakapolri dan Wakil Jaksa Agung dapat membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak tebang pilih. Masyarakat Nganjuk butuh kepastian hukum dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti, termasuk keterlibatan oknum yang diduga berada di balik kekuatan PT Aksha.
“Jika ada yang bermain di belakang perusahaan ini, itu harus dibuka seterang-terangnya. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.
