ACEH, Fraksigerindra.id — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, meminta Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera menyelesaikan pembangunan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Le Meulee di Sabang, Aceh. Proyek yang telah dimulai sejak 2017 ini dinilai terlalu lambat progresnya dan belum memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya nelayan.
“Sudah (mulai) dibangun dari 2017, tapi ini sudah tahun 2025, tapi baru kerangkanya saja. Dermaganya pun belum rampung. Ini jelas terlalu lambat dan harus segera dipacu,” tegas Titiek Soeharto, sapaan akrabnya, usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Sabang, Rabu (9/04/2025).
Titiek juga menyoroti pentingnya penggunaan dana bantuan luar negeri secara transparan dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar tidak ada penyelewengan dalam pembangunan fasilitas yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional tersebut.
“Harus kita pacu lagi, padahal ini dapat bantuan hibah dari Jepang. Saya tadi tekankan kalau dapat bantuan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan dikorupsi atau diselewengkan,” katanya.
Sebagai informasi, SKPT Sabang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang mendapat dukungan dana hibah dari Pemerintah Jepang. Namun delapan tahun setelah dimulai, pembangunan pelabuhan perikanan tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi sektor kelautan dan perikanan setempat.
Meski demikian, setelah meninjau langsung kondisi lapangan, Titiek menyatakan akan menelusuri penyebab keterlambatan penyelesaian proyek ini. Ia berharap SKPT Sabang dapat segera rampung dan dimanfaatkan nelayan dalam waktu dekat.
“Kami ingin tahu masalah sebenarnya, semoga bisa dicarikan solusinya sehingga bisa segera selesai dan bisa digunakan para nelayan,” ungkapnya.
Untuk mengawal proyek tersebut, Titiek juga telah menugaskan Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh, Teuku Abdul Khalid, agar membantu memantau percepatan pembangunan dan penyelesaian proyek-proyek yang tertunda di Kota Sabang, termasuk SKPT Le Meulee.
