FRAKSI GERINDRA DPR-RI

Jakarta, fraksigerindra.id - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Rapat Pengambilan Keputusan Komisi III

JAKARTA, FraksiGerindra.id – Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyoroti semakin maraknya penggunaan media sosial oleh anak-anak usia dini. Menanggapi situasi tersebut, Fraksi Gerindra DPR RI mengusulkan agar pemerintah dan DPR

JAYAPURA, FraksiGerindra.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Yan Parmenas Mandenas, S.Sos, M.Si., mengajak para mahasiswa di Kota Jayapura, Papua, untuk memaksimalkan penggunaan media digital sebagai sarana menyampaikan aspirasi sekaligus

JAKARTA, FraksiGerindra.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, memberikan perhatian serius terhadap potensi munculnya praktik monopoli dalam pengelolaan dapur SPPG pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan

JAKARTA, Fraksigerindra.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti mahalnya biaya air minum yang dibayar masyarakat Indonesia. Dalam rapat dengan Kementerian Perindustrian dan pelaku industri air

JAKARTA, Fraksigerindra.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menegaskan bahwa Dewan Energi Nasional (DEN) memegang peran sangat penting dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan

Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan rehabilitasi kepada dua guru di Luwu Utara, Drs. Rasnal, M.Pd., dan Drs. Abdul Muis Muharram, yang sebelumnya terjerat perkara dugaan pungutan dana komite. Surat rehabilitasi

JAKARTA, Fraksigerindra.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, memediasi pertemuan antara Bupati Lima Puluh Kota, Safni, dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo guna memperjuangkan percepatan

JAKARTA, FraksiGerindra.id - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VIII DPR RI, H.M. Husni, SE., MM, menghadiri Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI pada Selasa, (11/11/2025). Rapat

JAKARTA, FraksiGeridra.id - Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, SH, menegaskan pentingnya memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas serta kelompok rentan dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).