CILEGON, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak, Banten, saat melakukan kunjungan kerja, Selasa (31/3/2026). Namun demikian, ia menyoroti sejumlah persoalan di lintasan penyeberangan strategis Jawa–Sumatera, khususnya terkait antrean panjang kendaraan yang masih terjadi akibat keterbatasan jumlah dermaga.
“Saat masyarakat melakukan silaturahmi maupun pariwisata, masyarakat membutuhkan transportasi penyeberangan menuju ke Sumatera, saya melihat cukup lancar dari Jawa ini, dan apresiasi untuk Kementrian Perhubungan, GAPASDAP, dan ASDP, serta Kepolisian, atas keberhasilan di angkutan mudik. Dan saya ingin melihat angkutan balik dari Bakauheni,” ujar BHS.
Ia mengungkapkan bahwa dari 72 kapal yang tersedia, secara reguler hanya sekitar 28 kapal yang dapat beroperasi dan lima kapal beroperasi di dermaga darurat, karena Pelabuhan Merak saat ini hanya memiliki tujuh dermaga reguler. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar armada tidak dapat beroperasi secara optimal pada saat terjadi lonjakan penumpang.
“Tadi saya sudah banyak diskusi, kenapa terjadi antrian yang begitu panjang, disaat itu tidak semua kapal bisa beroperasi, dari 72 kapal, secara reguler hanya bisa dioperasikan 28 kapal dan 5 kapal untuk beroperasi di dermaga darurat,” katanya.
Menurutnya, keterbatasan dermaga menjadi penyebab utama rendahnya kapasitas angkut penyeberangan. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh oleh regulator dan operator penyeberangan, termasuk PT ASDP Indonesia Ferry bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
“Ini butuh satu evaluasi yang mendasar daripada ASDP, perusahaan pelayaran, terutama regulator Ditjen darat dan Ditjen laut Kemenhub untuk segera mengantisipasi kesulitan perusahaan pelayaran ini, untuk bisa beroperasi, kalau misalnya ada penambahan dermaga,” tegasnya.
BHS menjelaskan bahwa penambahan dermaga akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas operasional kapal dan mampu mengurangi antrean kendaraan, terutama pada periode angkutan Lebaran. Ia juga memproyeksikan peningkatan trafik penyeberangan sekitar 8–12 persen setiap tahun, serta potensi lonjakan kendaraan seiring tersambungnya jaringan jalan tol di Sumatera.
Selain itu, ia menekankan bahwa angkutan logistik tidak boleh dikorbankan dalam pengaturan arus penyeberangan karena dapat berdampak pada distribusi barang, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Di akhir pernyataannya, BHS mendesak agar evaluasi segera ditindaklanjuti melalui pembangunan dermaga reguler tambahan yang aman dan layak, serta tidak terus bergantung pada dermaga darurat yang dinilai kurang optimal dari sisi keselamatan, kenyamanan, dan fasilitas layanan publik. Menurutnya, penambahan dermaga harus segera direalisasikan sebagai langkah antisipasi lonjakan penyeberangan pada periode Lebaran tahun berikutnya.
