JAKARTA, FraksiGerindra.id - Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, SH, memberikan perhatian serius terhadap kasus pertambangan di Kabupaten Nganjuk yang dinilai cacat hukum namun tetap beroperasi meskipun telah dikenai
JAKARTA, FraksiGerindra.id – Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, SH, menegaskan perlunya reformasi penegakan hukum secara komprehensif dalam rapat Komisi III dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Selasa
JAKARTA, FraksiGerindra.id - DPP Partai Gerindra memaparkan sejumlah strategi kebijakan dalam agenda Uji Publik Komisi Informasi Pusat (KIP) yang digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Bendahara Umum
CIANJUR, FraksiGerindra.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc, melaksanakan Safari Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) di Desa Sukabakti dan Desa Naringgul sebagai bagian
JAKARTA, FraksiGerindra.id - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan
JAKARTA, FraksiGerindra.id - Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, SH, menegaskan perlunya langkah yang strategis dan konsisten dalam mendorong reformasi penegakan hukum di Indonesia. Pandangan tersebut ia sampaikan dalam
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian memastikan bahwa stok BBM dan LPG untuk menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah dipersiapkan dengan baik oleh Pertamina,
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota DPR RI Novita Wijayanti resmi dikukuhkan sebagai Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Persada Indonesia Y.A.I pada Selasa (18/11/2025). Dalam prosesi wisuda tersebut, Novita meraih
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Kapoksi Gerindra Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang baru dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina (Persero) beserta
JAKARTA, Fraksigerindra.id - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Habiburokhman, menegaskan bahwa penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dilakukan melalui proses panjang, terbuka,