JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro bersama Menteri Kelautan dan perikanan RI mengecek perkembangan pembangunan Tambak Udang terbesar (Srhimp Estate) di Kabupaten Kebumen. Untuk diketahui, Pembangunan
JAKARTA Fraksigerindra.id -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mewanti-wanti masuknya turis asal China ke Indonesia usai aturan PPKM dicabut. Pasalnya, kasus Covid-19 di China sedang tinggi saat ini.
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Abdul Wachid mengomentari jatah kuota haji Indonesia tahun 2023 yang mendapat 221 ribu jemaah. Menurut Wachid kuota haji tahun ini merupakan angka
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Lima Fraksi DPRD Kota Malang mengadu ke Fraksi Gerindra DPR RI terkait tragedi Kanjuruhan. Lima Fraksi DPRD Kota Malang yang mengadu tersebut adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti bersama Tim Novita Center membagikan paket sembako dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ke masyarakat Banyumas. Dalam keterangannya, Novita mengatakan
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), termasuk Perppu Cipta Kerja, bukanlah ranah Baleg DPR RI. Pasalnya, secara
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Abdul Wachid meminta pemerintah segera mengumumkan besarnya biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1444 H tahun 2023 hijriah ini. "Kita semua berharap biaya
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Pimpinan DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, yaitu dari Sistem Proporsional Terbuka kembali menjadi Sistem Proporsional Tertutup. Diketahui, usulan
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Pimpinan Pusat Perempuan Indonesia Raya (PP PIRA) menggelar Webinar secara online dan offline dengan tema "Media sosial, Pemilu dan Demokrasi" di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk meninjau kembali regulasi pencabutan subsidi pupuk. Sebab, diketahui dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)