JAKARTA, Fraksigerindra.id — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi terus dorong hilirisasi pertambangan, termasuk timah. Hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan memacu ekspor. Bambang menilai bahwa hilirisasi merupakan program andalan pemerintah, namun belum berjalan maksimal dan belum bisa berkembang.
“Problemnya adalah regulisasi fiskal yang sekaligus tidak mendukung hilirisasi itu sendiri. Yang kita ketahui, barang-barang setengah jadi seperti Nickel Ingot, Nickel Pig Iron (NPI), masih dipungut Ppn 11%. Hal ini justru lebih mahal ketimbang mendapatkan produk dari luar negeri. Jadi menurut saya, mungkin saja orang pajak bilang ‘itukan bisa restitusi?’ tapi bagi saya hal itu tidak menarik. Solusinya ya Ppn 11% yang dihapus saja,” ungkap Bambang, Kamis (7/3/2024)
Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali menekankan bahwa Indonesia bakal melakukan hilirisasi untuk semua sumber daya alam (SDA). Tak hanya untuk sektor pertambangan, tapi juga kehutanan hingga kelautan. Jokowi menilai hilirisasi itu menjadi kunci di dalam industrialisasi.
Program hilirisasi pertama dilakukan dengan melarang ekspor nikel mentah yang mulai berjalan pada awal 2020 lalu. Kemudian, pada tahun ini akan dilanjutkan dengan larangan ekspor bauksit dan tembaga.
