JAKARTA, FraksiGerindra.id — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang untuk dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPR RI guna ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan di Baleg DPR RI, Kamis (5/11/2026), dengan sejumlah pengaturan yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, fleksibilitas, dan responsivitas proses pembentukan undang-undang.
Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyampaikan bahwa rancangan regulasi tersebut telah mengakomodasi kebutuhan DPR RI untuk merespons berbagai perkembangan hukum secara lebih fleksibel. Selain itu, RUU ini turut memperhatikan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan keterkaitan siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Yang pertama, terkait fleksibilitas atau responsivitas dari DPR RI sebagai pembentuk undang-undang sudah diakomodasi dalam rancangan undang-undang ini. Kemudian yang kedua, yang sering digeluhkan oleh teman-teman kepala daerah terkait pembahasan APBD yang bergantung pada siklus APBN, itu juga diwadahi dalam pasal-pasal yang terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang APBN,” jelas Azis Subekti dalam Rapat Badan Legislasi di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurut Azis, salah satu substansi penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan mekanisme pembentukan undang-undang secara cepat atau fast-track legislation. Mekanisme ini dirancang agar DPR RI dapat merespons kebutuhan hukum yang mendesak tanpa harus melalui proses legislasi dengan rentang waktu yang terlalu panjang.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme tersebut dapat digunakan untuk melakukan koreksi atau perbaikan terhadap ketentuan undang-undang yang memerlukan penanganan segera. Selain itu, pembentukan undang-undang secara cepat juga dipersiapkan untuk merespons kebutuhan hukum yang berkaitan dengan perjanjian internasional bersama negara lain serta menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
Azis menilai pengaturan tersebut penting untuk memperkuat kemampuan DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi secara lebih responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika hukum nasional.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa percepatan pembentukan undang-undang tidak boleh mengesampingkan kualitas substansi maupun ketentuan prosedural yang berlaku. Menurutnya, penerapan mekanisme fast-track legislation harus tetap memperhatikan seluruh tahapan penting dalam proses legislasi agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas dan kepastian hukum yang baik.
“Fast-track ini bukan upaya sembarangan, tetap harus menjaga kualitas, yang dipadatkan itu adalah waktunya, tetapi seluruh tahapan yang dilaksanakan melalui kumulatif terbuka juga dilaksanakan di fast track. Jadi kita tetap akan menjaga mutu itu,” tegas Azis.
Lebih lanjut, Azis menjelaskan bahwa mekanisme percepatan legislasi tetap harus dijalankan secara disiplin dengan mempertahankan tahapan pembentukan undang-undang, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme kumulatif terbuka.
Dengan demikian, percepatan waktu pembahasan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan proses penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan tahapan legislasi dalam menghadapi kebutuhan hukum yang mendesak.
Pengaturan mengenai mekanisme legislasi cepat dalam RUU tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat efektivitas kerja DPR RI, khususnya ketika diperlukan penyesuaian atau pembaruan regulasi dalam waktu yang relatif singkat.
Di sisi lain, pengaturan tersebut juga diarahkan untuk memastikan bahwa pembentukan undang-undang tetap berjalan sesuai prinsip supremasi hukum, menjaga kualitas produk legislasi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Melalui pembahasan yang dilakukan Baleg DPR RI, rancangan regulasi ini turut diarahkan untuk menjawab kebutuhan penataan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan nasional agar lebih efektif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum.
Dengan disetujuinya RUU tentang Pembentukan Undang-Undang dalam rapat Baleg DPR RI, rancangan tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk memperoleh persetujuan sebagai RUU usul inisiatif DPR sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
