JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota DPR RI daerah pemilihan Jambi, Rocky Candra, membawa kasus dugaan kriminalisasi terhadap guru honorer Tri Wulansari ke Komisi III DPR RI, Selasa (20/1/2026). Tri Wulansari merupakan
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026. Peninjauan ulang undang-undang
Komisi III DPR RI Nilai Penetapan Tersangka Guru di Jambi Tidak Tepat, Minta Proses Hukum Dihentikan
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, meminta agar proses hukum terhadap seorang guru di Jambi yang telah ditetapkan sebagai tersangka segera dihentikan. Ia menilai perkara
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pengetahuan serta akses bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu. Hal tersebut
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meninjau langsung progres perbaikan jalan nasional di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Peninjauan tersebut dilakukan untuk
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui konferensi video untuk membahas perkembangan kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Senin (19/1) waktu setempat. Rapat
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sebagai capaian penting
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, mengingatkan pemerintah bahwa penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi ujian nyata bagi ketahanan negara. Ia mendorong
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Capaian imunisasi nasional tercatat mengalami penurunan dan menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Komisi III DPR RI mencermati dugaan kriminalisasi yang melibatkan oknum aparat penegak hukum dalam perkara sengketa tanah yang menjerat Arifin Gandawijaya. Isu tersebut dinilai serius karena menyangkut











