JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menyampaikan apresiasi atas kinerja PT Vale Indonesia Tbk yang dinilai memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa dan negara. Kontribusi tersebut meliputi
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa wacana penggunaan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum perlu dikaji secara menyeluruh. Menurutnya, setiap
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi XIII DPR RI, Muhammad Rofiqi, menyoroti masih maraknya praktik penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan leasing di lapangan. Ia menyebut, penarikan paksa kendaraan di jalan
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menggelar rapat terbatas bersama pimpinan Komisi II DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung DPR RI, Senayan,
JEMBER, FraksiGerindra.id -- Komitmen Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, dalam memperjuangkan akses transportasi udara yang terjangkau bagi masyarakat Jember mulai terealisasi pada awal tahun 2026. Harga tiket penerbangan
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya penguatan fungsi tata ruang dalam pelaksanaan tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menyoroti masih timpangnya distribusi dokter spesialis penyakit dalam di berbagai daerah di Indonesia. Ia menilai persoalan utama saat ini bukan
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Lingkungan pendidikan kedokteran yang aman, beretika, dan bebas dari praktik perundungan dinilai sebagai prasyarat utama dalam mencetak dokter spesialis yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, isu
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan perlunya pemetaan ulang produksi dokter spesialis agar selaras dengan kebutuhan riil pelayanan kesehatan di masing-masing daerah. Ia menilai
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya kepastian layanan pertanahan serta percepatan penyelesaian sengketa tanah di wilayah Jakarta Selatan. Isu tersebut mencakup kejelasan standar pelayanan, kepastian tenggat waktu










