LANGKAT, FraksiGerindra.id -- DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara menyalurkan seribu paket sembako kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Langkat. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian partai terhadap masyarakat yang
AGAM, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, melakukan respons cepat membantu masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Sejak Jumat, (28/11/2025), Ade Rezki turun langsung ke
BATANG, FraksiGerindra.id -- Pembangunan kawasan industri di sejumlah daerah masih dihadapkan pada beragam persoalan yang kompleks. Tantangan tersebut mencakup tumpang tindih regulasi, persoalan lahan, disharmoni kebijakan pusat dan daerah, keterbatasan
BANDUNG, Fraksigerindra.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU
JAKARTA, Fraksigerindra.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono, memberikan apresiasi terhadap program Indonesia Safety Driving Center (ISDC) dalam rapat kerja bersama Kepala Korps Lalu Lintas Polri
MEDAN, Fraksigerindra.id - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Sumatra Utara menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 5.000 nasi bungkus kepada warga Kota Medan yang terdampak banjir. Bantuan ini dikirim ke
NATUNA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa salah satu fokus utama Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Watnika, menyoroti rencana pelarangan aktivitas thrifting oleh pemerintah. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Komisi III DPR RI menegaskan pentingnya kesiapan dan optimalisasi pengamanan menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2025. Penegasan tersebut disampaikan setelah Komisi III menggelar Rapat Kerja dengan
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum Bidang Mafia Tanah Komisi III DPR RI menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lahan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, serta