PALANGKARAYA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menegaskan pentingnya implementasi KUHP dan KUHAP baru dalam penanganan perkara narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurutnya, dua regulasi baru
MEDAN, FraksiGerindra.id -- Kapoksi Gerindra Komisi VIII DPR RI, M Husni, menyoroti tingginya jumlah penerima bantuan sosial di Provinsi Sumatera Utara yang tercatat sebagai yang terbesar di Pulau Sumatera. Hal tersebut
PALU, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendorong Kementerian ATR/BPN mempercepat penerbitan sertifikat lahan. Menurutnya, legalitas kepemilikan tanah menjadi hal krusial untuk
LABUAN BAJO, FraksiGerindra.id -- Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan menggelar pertemuan dengan perwakilan asosiasi pariwisata Labuan Bajo untuk membahas kebijakan pembatasan kuota kunjungan ke Taman Nasional Komodo yang
YOGYAKARTA, FraksiGerindra.id -- Inovasi pengelolaan limbah rumah tangga menjadi energi alternatif kembali mendapat perhatian Komisi XII DPR RI. Minyak jelantah yang dikumpulkan masyarakat, khususnya kelompok ibu-ibu PKK di Semarang dan
KALIMANTAN SELATAN, Fraksigerindra.id -- Ketua DPD Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Mariana, menginstruksikan penyaluran bantuan kepada Kai Suni dan istrinya, warga terlantar di Dusun Emil Km 3, Desa Paramasan Bawah,
YOGYAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan LPG subsidi di tengah dinamika global. Menurutnya, langkah
KALIMANTAN SELATAN, Fraksigerindra.id -- Ketua DPC Gerindra Kabupaten Banjar, H. Muhammad Rofiqi, bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada Kai Suni dan istrinya, warga terlantar di Dusun Emil Km 3, Desa Paramasan
KUPANG, FraksiGerindra.id -- Komisi III DPR RI menyoroti tingginya angka tindak pidana seperti pembunuhan dan kekerasan seksual yang dinilai kerap dipicu oleh konsumsi minuman keras (miras) oplosan. Persoalan tersebut menjadi
KUPANG, FraksiGerindra.id -- Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru pada 2026 masih menyisakan sejumlah tantangan dalam implementasinya di lapangan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma'ruf