JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Alimuddin Kolatlena, menyatakan dukungannya terhadap peluncuran program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam membuka akses pendidikan formal yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia.
“Program Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata manifestasi amanat konstitusi kita, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan solusi konkret dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi,” ujar Alimuddin saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Peluncuran program ini direncanakan berlangsung secara serentak di 100 titik di seluruh Indonesia, dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada tahap awal, program menargetkan sebanyak 20 ribu siswa yang akan dibimbing oleh ribuan guru terlatih.
Alimuddin menilai keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih mengalami kesenjangan akses pendidikan. Ia menyoroti masih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tergolong sebagai lost generation karena tidak memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan.
“Banyak anak-anak di wilayah terluar yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena tidak ada sekolah atau karena tidak mampu membayar. Sekolah Rakyat harus hadir di tempat-tempat seperti ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alimuddin menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang sebagai program jangka menengah selama lima tahun dengan cakupan seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan fiskal agar program tidak tumpang tindih dengan program pendidikan lainnya yang sudah berjalan, seperti sekolah negeri gratis.
“Sekolah negeri gratis memang ada, tapi belum menyentuh seluruh wilayah Indonesia secara menyeluruh dan menyasar langsung kelompok miskin ekstrem. Sekolah Rakyat harus melengkapi dan mengisi celah itu,” tambahnya.
Dari sisi pengawasan, Komisi VIII DPR RI akan mengawal proses seleksi siswa dan guru agar berlangsung secara transparan dan akuntabel. Alimuddin mendorong penggunaan data Single Entity Number (SEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS), namun tetap disertai verifikasi lapangan.
“Jangan sampai ada praktik nepotisme dalam penerimaan siswa. Kita akan kawal agar anak-anak dari keluarga miskin benar-benar mendapatkan haknya,” tuturnya.
Berdasarkan data BPS tahun 2024, sebanyak 7,4% penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan, dengan 1,6% di antaranya tergolong miskin ekstrem. Sementara itu, data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa lebih dari satu juta anak usia sekolah belum mengakses pendidikan formal secara layak, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
Alimuddin berharap program Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi proyek pembangunan infrastruktur pendidikan, tetapi juga menjadi gerakan nasional untuk memuliakan harkat dan martabat manusia melalui pendidikan yang adil dan setara.
“Kita ingin rakyat tersenyum karena mereka akhirnya bisa melihat anak-anak mereka sekolah. Ini bukan soal angka, tapi tentang masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.
