Kabar Prabowo

Husein Fadlulloh Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Australia di Bidang Pendidikan dan Teknologi

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh Ravindra Airlangga dan Bramantyo Suwondo usai me20261116170611

JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Husein Fadlulloh, mendorong penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Australia melalui peningkatan kerja sama di berbagai sektor strategis, khususnya pendidikan, teknologi, ekonomi, dan hubungan antarmasyarakat. Penguatan kemitraan tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Hal tersebut disampaikan Husein seusai menerima kunjungan delegasi Parlemen Australia di Ruang Pimpinan BKSAP, Gedung Nusantara III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga dan Bramantyo Suwondo, sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan diplomasi parlemen antara Indonesia dan Australia.

Husein menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung konstruktif dengan membahas sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Pembahasan mencakup penguatan sektor pertanian, perekonomian, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), kerja sama pendidikan, hingga peningkatan hubungan antarmasyarakat atau people-to-people contact (P2P).

Menurutnya, dialog tersebut menjadi kesempatan bagi kedua parlemen untuk saling bertukar pandangan mengenai berbagai peluang kerja sama sekaligus menyampaikan aspirasi yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan hubungan bilateral ke depan.

“Kami berdiskusi mengenai banyak hal, mulai dari pertanian, teknologi atau AI, ekonomi, penguatan people to people nya (P2P), hingga edukasi. Mereka juga menanyakan apakah ada masukan atau pertanyaan dari kami mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian Australia ke depan,” ujar Husein.

Dalam kesempatan tersebut, Husein turut menyampaikan perhatian BKSAP DPR RI terhadap akses pendidikan bagi mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Australia, khususnya mereka yang memperoleh beasiswa dari pemerintah maupun perguruan tinggi di negara tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala administratif yang dihadapi sebagian mahasiswa Indonesia, terutama berkaitan dengan proses keberangkatan dan pengurusan dokumen bagi anggota keluarga yang mendampingi selama masa pendidikan.

Menurut Husein, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar mahasiswa Indonesia dapat menjalani pendidikan dengan lebih baik tanpa menghadapi hambatan administratif yang berlarut-larut.

“Kami menyampaikan adanya kendala yang dialami mahasiswa Indonesia penerima scholarship dari pemerintah Australia, terutama bagi keluarga yang ikut mendampingi. Masukan itu sudah kami sampaikan dan mereka mengatakan akan melakukan review. Seharusnya tidak ada masalah dan akan terus memberikan kemudahan bagi mahasiswa Indonesia, khususnya penerima beasiswa dari universitas-universitas di Australia,” jelasnya.

Husein menyampaikan bahwa delegasi Australia merespons aspirasi tersebut dengan menyatakan kesediaan untuk melakukan peninjauan terhadap kendala yang disampaikan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar proses administrasi bagi mahasiswa Indonesia beserta keluarga yang mendampingi.

Selain membahas kendala yang dihadapi penerima beasiswa, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan pelayanan visa pelajar bagi warga negara Indonesia yang hendak melanjutkan pendidikan di Australia.

Husein mengungkapkan bahwa pihak Australia menyampaikan tingkat persetujuan visa pelajar bagi mahasiswa Indonesia telah mencapai sekitar 94 persen. Angka tersebut menjadi salah satu informasi yang dibahas dalam upaya memperkuat akses pendidikan tinggi antara kedua negara.

Meski demikian, Husein menilai berbagai persoalan administratif yang masih dihadapi mahasiswa perlu terus mendapatkan perhatian. Ia berharap komunikasi antara kedua negara dapat menjadi sarana untuk mencari solusi terhadap kendala yang berpotensi menghambat kesempatan masyarakat Indonesia menempuh pendidikan di Australia.

Menurutnya, kerja sama pendidikan memiliki peran penting dalam mempererat hubungan Indonesia dan Australia, terutama melalui peningkatan mobilitas mahasiswa, pertukaran pengetahuan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Di samping sektor pendidikan, Husein turut menyoroti pentingnya memperkuat komunikasi dan hubungan kelembagaan antara DPR RI dan Parlemen Australia.

Salah satu langkah yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah rencana penyelenggaraan program pertukaran delegasi antarparlemen secara berkala. Program tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan komunikasi, memperluas pertukaran pengalaman, serta memperkuat koordinasi dalam membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama.

Husein menilai kesinambungan hubungan antarparlemen diperlukan agar kerja sama bilateral tidak hanya berlangsung melalui pertemuan formal, tetapi juga dapat berkembang menjadi kemitraan kelembagaan yang lebih erat dan berkelanjutan.

Selain memperkuat diplomasi parlemen, peningkatan intensitas pertukaran delegasi juga diharapkan dapat mendukung hubungan antarmasyarakat kedua negara melalui berbagai kegiatan kerja sama di bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi.

“Ke depan kami ingin terus mempererat hubungan Indonesia dan Australia. Tadi juga dibahas rencana pertukaran antarparlemen yang diharapkan dapat dilakukan secara berkala sehingga ada keberlanjutannya,” tutup Husein.

Show Comments (0)
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *