Berita Parlemen

Sugiat Santoso: Dua Calon Wapres Usulan Presiden Prabowo Harus Mampu Jalankan Program Pemerintah

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso dalam RDP dan RDPU bersama LPSK Komnas Perempuan ser20261007212523

JAKARTA, FraksiGerindra.id — Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyatakan keyakinannya bahwa dua nama calon wakil presiden yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI merupakan figur yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjalankan program-program strategis pemerintah. Menurutnya, pemilihan calon wakil presiden tidak sekadar untuk memenuhi prosedur ketatanegaraan, tetapi juga harus mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sugiat menilai Presiden Prabowo memiliki pertimbangan yang matang dalam menentukan dua figur yang akan diajukan kepada MPR RI untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kemampuan menjalankan program pemerintah, rekam jejak kepemimpinan, serta kesiapan membantu pelaksanaan tugas kenegaraan menjadi sejumlah aspek yang dinilainya penting dalam proses pemilihan tersebut.

“Pertimbangan utamanya adalah efektivitas kerja kabinet. Siapapun dua nama yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo ke MPR dipastikan dipilih berdasarkan rekam jejak kapasitas eksekusi program dan kemampuan membantu tugas-tugas kenegaraan Presiden secara langsung,” kata Sugiat, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Sugiat, kedua figur yang nantinya diusulkan Presiden diharapkan memiliki kemampuan dan kelayakan untuk mengemban tanggung jawab sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menekankan pentingnya menghadirkan sosok yang mampu bekerja secara efektif dalam mendukung pelaksanaan agenda pemerintahan.

Sugiat juga menilai bahwa pertimbangan dalam memilih calon wakil presiden perlu memperhatikan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman wilayah, masyarakat, dan latar belakang demografis.

Menurutnya, aspek keterwakilan wilayah dan generasi menjadi bagian penting dalam mempertimbangkan figur yang dapat membantu Presiden menjalankan tugas pemerintahan sekaligus merangkul berbagai elemen masyarakat.

“Dalam setiap pertimbangan strategis, Presiden tentu memperhatikan aspek representasi yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa, baik dari sisi kewilayahan maupun generasi,” katanya.

Lebih lanjut, Sugiat menyampaikan keyakinannya bahwa partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan memiliki kedewasaan politik dalam menyikapi proses pengisian jabatan wakil presiden.

Ia menilai dinamika yang muncul dalam proses penjaringan nama calon merupakan bagian dari mekanisme politik dan ketatanegaraan yang perlu disikapi melalui komunikasi serta koordinasi antarpihak terkait.

Menurut Sugiat, keputusan akhir mengenai dua nama calon wakil presiden merupakan kewenangan konstitusional Presiden, sedangkan proses pemilihannya menjadi kewenangan MPR RI sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berpandangan bahwa keputusan yang nantinya diambil melalui mekanisme tersebut perlu dihormati oleh seluruh pihak, termasuk partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan.

Sugiat juga menyampaikan bahwa perbedaan pandangan maupun dinamika dalam proses penentuan calon diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan agenda pemerintahan. Menurutnya, setelah seluruh tahapan ketatanegaraan selesai dilaksanakan, perhatian koalisi perlu kembali diarahkan pada penyelesaian berbagai program pembangunan nasional.

“Setelah proses ini selesai, seluruh energi koalisi akan kembali difokuskan sepenuhnya pada pencapaian target-target kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

MPR RI sebelumnya telah memulai tahapan pengisian jabatan tersebut menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Prosesnya mencakup pengajuan dua nama calon oleh Presiden, pemeriksaan kelengkapan persyaratan, serta pelaksanaan Sidang Paripurna MPR untuk memilih wakil presiden.

Dalam perkembangan terbaru, MPR RI telah menjadwalkan Sidang Paripurna pemilihan wakil presiden pada 9 Desember 2026, setelah sebelumnya direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026.

Sugiat menegaskan bahwa Partai Gerindra menghormati mekanisme konstitusional dalam proses pengisian jabatan tersebut. Ia berharap figur yang nantinya terpilih dapat membantu Presiden menjalankan tugas pemerintahan dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Show Comments (0)
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *