JAKARTA, FraksiGerindra.id — Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, H. Kamrussamad, Ph.D. menilai perjalanan kebijakan fiskal Indonesia melalui tiga Menteri Keuangan, yakni Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Suahasil Nazara, menunjukkan kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan nasional.
Menurut Kamrussamad, setiap figur Menteri Keuangan memiliki kebijakan, keunggulan, dan kontribusi masing-masing dalam mendukung pencapaian target perekonomian nasional. Ketiganya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian, mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan inklusif, serta meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Ia mengatakan, pergantian posisi Menteri Keuangan perlu dimaknai sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan sebagai perubahan arah kebijakan fiskal.
“Setiap figur Menteri Keuangan memiliki kebijakan, keunggulan, dan kontribusi masing-masing dalam mendukung pencapaian target perekonomian nasional. Ketiganya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian, mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan inklusif, serta meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan global,” ujar Kamrussamad.
Menurutnya, perjalanan kebijakan fiskal dari Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Suahasil Nazara memperlihatkan tiga pendekatan yang saling melengkapi, yakni menjaga fondasi fiskal, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memastikan keseimbangan dan kredibilitas kebijakan pemerintah.
Fondasi Fiskal melalui Kehati-hatian
Kamrussamad menilai Sri Mulyani Indrawati memiliki peran penting dalam meletakkan fondasi awal pengelolaan fiskal pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024 hingga 8 September 2025. Dalam periode tersebut, sejumlah kebijakan diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas APBN, mengendalikan defisit anggaran, menyusun kerangka APBN 2025, mengawal program prioritas pemerintah, melanjutkan reformasi perpajakan, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Pada periode tersebut, pemerintah juga menjalankan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, revitalisasi sekolah dan madrasah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
Berdasarkan realisasi APBN per 31 Agustus 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.638,7 triliun atau turun 7,8 persen secara tahunan. Sementara belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun atau meningkat 1,5 persen secara tahunan. Dengan demikian, defisit APBN tercatat sebesar Rp321,6 triliun atau setara 1,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
Selanjutnya, Kamrussamad melihat Purbaya Yudhi Sadewa membawa pendekatan yang lebih berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi.
Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 hingga 14 September 2026. Dalam kepemimpinannya, kebijakan fiskal diarahkan untuk memastikan roda perekonomian terus bergerak, investasi berkembang, kredit mengalir ke sektor produktif, serta daya beli masyarakat tetap terjaga.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah optimalisasi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) melalui penempatan pada sejumlah bank umum milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan likuiditas perbankan, mendorong penyaluran kredit, menekan biaya dana, serta mempercepat aktivitas sektor riil.
Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja positif. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen secara tahunan pada Triwulan IV 2025, kemudian mencapai 5,61 persen pada Triwulan I 2026 yang menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pada Triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,29 persen.
Selain mendorong pertumbuhan, kebijakan fiskal juga berperan sebagai shock absorber atau peredam tekanan ekonomi, termasuk ketika terjadi peningkatan harga energi akibat dinamika geopolitik global.
Pada akhir masa jabatan Purbaya, realisasi APBN hingga Juli 2026 mencatat pendapatan negara sebesar Rp1.734 triliun atau meningkat 21,3 persen secara tahunan. Sementara belanja negara mencapai Rp1.969,6 triliun atau tumbuh 18,2 persen secara tahunan. Defisit APBN berada pada level Rp235,6 triliun atau 0,91 persen terhadap PDB.
Menjaga Keseimbangan Fiskal
Kamrussamad menilai Suahasil Nazara memasuki posisi Menteri Keuangan dengan pengalaman panjang sebagai teknokrat dan perumus kebijakan fiskal.
Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2016 dan kemudian dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal.
Menurut Kamrussamad, tantangan utama Suahasil adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pentingnya mempertahankan kredibilitas APBN.
Dalam menghadapi target pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan fiskal tidak cukup hanya mengandalkan stimulus dan peningkatan belanja. Pertumbuhan harus didukung oleh peningkatan produktivitas, kualitas investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan penerimaan negara, efektivitas belanja, serta pengelolaan utang yang bertanggung jawab.
Tiga Pendekatan yang Saling Melengkapi
Kamrussamad menegaskan bahwa perbedaan pendekatan antara Sri Mulyani, Purbaya, dan Suahasil tidak perlu dipandang sebagai pertentangan, melainkan sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan fiskal nasional.
Sri Mulyani memberikan penekanan pada penguatan fondasi dan disiplin fiskal. Purbaya menekankan pentingnya akselerasi pertumbuhan melalui optimalisasi peran APBN. Sementara Suahasil memiliki peluang untuk mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dalam kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberlanjutan fiskal bukan hanya persoalan menjaga angka defisit, tetapi memastikan setiap rupiah APBN mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan fiskal yang kredibel, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, Indonesia diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mencapai target pembangunan nasional.
