PALANGKARAYA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana mendorong pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Pembaruan fasilitas dinilai mendesak agar pelaksanaan pelatihan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia industri.
Mariana menyoroti sejumlah peralatan praktik yang masih digunakan meskipun telah berusia puluhan tahun. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat proses peningkatan kompetensi peserta dan mengurangi relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.
Hal itu disampaikan Mariana kepada Parlementaria setelah mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (23/7/2026).
“Memang kalau dilihat cukup miris karena fasilitasnya, terutama terkait peralatan, masih menggunakan peralatan lama. Seperti tadi ada contoh peralatan mesin yang berasal dari tahun 1980, kemudian ada juga yang tahun 2008. Jadi, terkait fasilitas ini sangat perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Menurut Mariana, keberadaan peralatan lama menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah terhadap pengembangan BLK Palangka Raya. Sarana pelatihan harus diperbarui agar peserta dapat mempelajari teknologi dan metode kerja yang sesuai dengan kondisi dunia usaha dan industri.
Ia mencontohkan program pelatihan di bidang otomotif yang belum sepenuhnya didukung peralatan praktik memadai. Padahal, sektor otomotif terus mengalami perkembangan teknologi sehingga peserta membutuhkan fasilitas yang relevan dengan jenis kendaraan dan sistem yang digunakan saat ini.
Mariana menilai pembaruan sarana tidak hanya berkaitan dengan penambahan jumlah peralatan, tetapi juga peningkatan kualitas, keamanan, dan kesesuaiannya dengan standar industri.
Karena itu, ia berharap Komisi IX DPR RI dapat mendorong dukungan anggaran untuk memperbarui fasilitas BLK Palangka Raya. Anggaran tersebut diperlukan untuk pengadaan peralatan modern, perbaikan ruang pelatihan, serta penguatan sarana pendukung lainnya.
Menurutnya, BLK memiliki posisi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kerja.
Selain persoalan fasilitas, Mariana menyoroti beban biaya yang masih harus ditanggung peserta pelatihan, terutama mereka yang berasal dari luar Kota Palangka Raya.
Berdasarkan dialog dengan peserta, sebagian peserta berasal dari Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur atau Sampit, dan Pulang Pisau. Mereka harus menempuh perjalanan cukup jauh agar dapat mengikuti program pelatihan di BLK Palangka Raya.
Meskipun pelatihan diberikan tanpa biaya, peserta dari luar kota masih harus mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat tinggal, memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau menumpang di rumah kerabat selama masa pelatihan.
Mariana menilai kondisi tersebut dapat menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan, khususnya peserta dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
“Kalau pelatihan itu tidak dipungut biaya, mungkin perlu dipikirkan biaya terkait tempat tinggal. Sebagai anggota Komisi IX, kalau bisa perlu diadakan semacam mes atau asrama di BLK selama mereka mengikuti pelatihan. Itu bisa mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan,” usulnya.
Menurut Mariana, pembangunan mes atau asrama peserta dapat memperluas akses masyarakat dari berbagai kabupaten untuk mengikuti pelatihan. Fasilitas tempat tinggal juga dapat membantu peserta lebih fokus menjalani program tanpa terbebani biaya akomodasi.
Penyediaan asrama dinilai penting terutama untuk program pelatihan yang berlangsung dalam jangka waktu cukup lama. Dengan demikian, layanan BLK tidak hanya dapat diakses masyarakat di Palangka Raya, tetapi juga peserta dari daerah lain di Kalimantan Tengah.
Mariana turut menekankan pentingnya menyelaraskan jenis dan materi pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Program pelatihan harus disusun berdasarkan permintaan tenaga kerja dan perkembangan sektor ekonomi di daerah.
Menurutnya, kesesuaian antara kompetensi yang diajarkan dan kebutuhan perusahaan akan meningkatkan peluang peserta memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan.
BLK juga perlu membangun kemitraan yang lebih kuat dengan pelaku usaha untuk memperoleh informasi mengenai jenis keterampilan yang sedang dibutuhkan. Kerja sama tersebut dapat mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, sertifikasi kompetensi, hingga penempatan lulusan.
“Mudah-mudahan dengan adanya berbagai pelatihan ini nantinya bisa menyerap tenaga kerja dan menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang ada saat ini,” pungkasnya.
Mariana berharap peningkatan fasilitas, penyediaan asrama, dan penyelarasan program pelatihan dapat memperkuat peran BLK Palangka Raya dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap memasuki pasar kerja.
Dengan dukungan sarana yang memadai, pelatihan diharapkan mampu membuka peluang kerja yang lebih luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.
