JAWA TENGAH, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana, mendorong penguatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Tengah (Jateng) karena kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dinilai masih sangat besar.
Hal itu disampaikan Danang saat menghadiri peluncuran BSPS Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026). Menurut dia, program bedah rumah perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memperoleh hunian layak.
“Ke depan, untuk 2027 dan selanjutnya, program bedah rumah ini bisa ditingkatkan lagi sehingga semuanya bisa terjangkau. Program ini juga bisa mendorong pemberdayaan UMKM, terutama toko bangunan di sekitar penerima manfaat,” ujar Danang.
Ia mengatakan, kehadirannya dalam peluncuran program tersebut juga untuk melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan. Dari hasil peninjauan itu, Danang menilai kebutuhan bantuan perbaikan rumah di berbagai daerah masih cukup tinggi sehingga diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Program BSPS 2026 di Jawa Tengah sendiri mengalami peningkatan signifikan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah pusat mengalokasikan minimal 30.000 unit perbaikan RTLH di Jawa Tengah melalui program tersebut.
“Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30.000 unit. Naiknya sekitar 23.000 unit,” kata Maruarar.
Ia menjelaskan, peningkatan target itu menjadi bagian dari percepatan program tiga juta rumah yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga memperluas cakupan BSPS ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
“Tahun lalu ada 222 kabupaten/kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten/kota di Indonesia, lebih dari 500 daerah, mendapatkan program ini,” ujarnya.
Selain memperbaiki kualitas hunian masyarakat, pemerintah berharap program bedah rumah dapat menggerakkan perekonomian daerah. Maruarar meminta material bangunan yang digunakan dalam program tersebut dibeli dari pelaku usaha lokal.
“Barang-barang yang dibeli, seperti bata dan genteng, usahakan dari Jawa Tengah supaya ekonomi rakyat bergerak,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan RTLH di wilayahnya.
“Kami mengucapkan terima kasih, ada Pak Ara yang telah memberikan bantuan terkait bedah rumah. Ini akan sangat membantu Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan,” kata Luthfi.
Menurut dia, penanganan RTLH masih perlu diperkuat karena banyak masyarakat dari kelompok desil 1 hingga desil 4 yang membutuhkan rumah layak huni.
Pada 2026, total target penanganan RTLH di Jawa Tengah mencapai 36.550 unit. Jumlah itu terdiri atas 30.000 unit dari APBN melalui BSPS, 5.000 unit dari APBD Provinsi, serta 1.550 unit dari dukungan CSR dan Baznas.
Khusus Kabupaten Brebes, target penanganan RTLH mencapai 514 unit yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan CSR/Baznas.
Salah satu penerima bantuan BSPS, Nunung, mengaku terbantu dengan program tersebut karena rumahnya yang mengalami kerusakan akan segera diperbaiki.
“Alhamdulillah senang, rumah saya sudah bocor. Sudah rencana renovasi tapi uangnya gak cukup. Jadi terima kasih atas bantuan ini,” kata Nunung.
