JAKARTA, FraksiGerindra.id — Tragedi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (27/4/2026) malam yang menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lainnya menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, yang mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap operasional taksi Green SM yang diduga menjadi pemicu awal rangkaian kecelakaan tersebut.
Dalam pernyataannya, Kawendra menyampaikan duka mendalam atas insiden yang disebut sebagai salah satu tragedi transportasi paling memilukan tahun ini.
“Tragedi kecelakaan Kereta yang merenggut 15 nyawa dan melukai puluhan orang lainnya benar-benar memilukan hati kita. InsyaAllah, para korban husnul khotimah dan yang terluka diberi kekuatan,” ujar Kawendra, Selasa (28/4/2026).
Ia juga menyinggung perjalanan panjang transformasi layanan perkeretaapian di Jabodetabek yang menurutnya tidak seharusnya tercoreng oleh kelalaian dari faktor eksternal di luar sistem utama kereta.
“Sebagai pengguna setia Kereta Jabodetabek di era 2006–2010, saya menyaksikan betapa panjang dan sulitnya transformasi yang telah dilakukan oleh PT KAI hingga menjadi seperti sekarang. Namun, dedikasi besar untuk meningkatkan layanan nasional itu tidak boleh dicederai oleh kelalaian pihak eksternal,” ujarnya.
Kawendra secara tegas menyoroti keterlibatan taksi hijau Green SM yang menurut informasi awal menjadi bagian dari rangkaian peristiwa sebelum tabrakan maut antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek terjadi. Sejumlah laporan awal menyebut armada taksi tersebut mengalami insiden di perlintasan dekat Bekasi Timur hingga mengganggu jalur operasi kereta, yang kemudian berujung pada tabrakan susulan. Green SM sendiri telah menyatakan mendukung penuh investigasi yang kini dilakukan otoritas.
“Setelah mencermati fakta lapangan, saya menyoroti keterlibatan taksi hijau Green SM sebagai pemicu awal. Ini bukan sekadar insiden tunggal, sudah beberapa kali terhenti di perlintasan kereta api dan banyak aduan masyarakat terkait taksi ini,” terang Kawendra.
Atas dasar itu, ia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi secara menyeluruh hingga mempertimbangkan pencabutan izin operasional perusahaan taksi listrik asal Vietnam tersebut apabila terbukti lalai dan membahayakan keselamatan publik.
“Rasanya tidak berlebihan bila kita meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan mencabut izin operasional perusahaan taksi asal Vietnam tersebut!” tukasnya.
Hingga kini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, KNKT, kepolisian, dan operator perkeretaapian masih melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan serta merumuskan langkah pencegahan agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.
