SEMARANG, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan penanganan berbagai persoalan sosial, keagamaan, dan kebencanaan di Jawa Tengah. Hal ini disampaikannya usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi VIII di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (22/4/2026).
Dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dan jajaran pemerintah daerah, Komisi VIII DPR RI menyerap berbagai aspirasi strategis masyarakat. Isu yang dibahas meliputi penanganan bencana, kebutuhan hunian sementara, hingga persoalan dasar seperti jambanisasi dan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
Abdul Wachid mengungkapkan bahwa meskipun sebagian dampak bencana telah ditangani, masih terdapat wilayah krusial yang membutuhkan intervensi cepat, seperti di Tegal, Semarang, serta beberapa daerah lain yang terdampak tanah bergerak dan krisis hunian. Aspirasi tersebut akan segera dibawa ke pemerintah pusat dan dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar penanganannya tidak berlarut.
“Kami tidak ingin masyarakat terlalu lama menunggu. Hunian sementara yang seharusnya sudah selesai, akan kami dorong percepatannya seperti yang pernah kami tangani di Aceh,” ujarnya.
Selain kebencanaan, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti program sanitasi dan perbaikan RTLH yang dinilai belum mencapai target. Untuk mempercepat realisasi, DPR mendorong sinergi lintas komisi, termasuk dengan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, khususnya untuk pembangunan kawasan pesisir dan pengendalian banjir di wilayah Sayung dan sekitarnya.
Di sektor keagamaan, Komisi VIII DPR RI mengangkat rencana penambahan embarkasi haji baru di Jawa Tengah. Saat ini, keberangkatan jemaah masih terpusat di Solo dan dinilai mendekati kapasitas maksimal. Dengan meningkatnya jumlah calon jemaah, pemerintah didorong menyiapkan lokasi baru di kawasan strategis seperti Kendal, Kaliwungu, atau Kota Semarang yang memiliki akses tol dan bandara.
Embarkasi baru tersebut direncanakan tidak hanya sebagai titik keberangkatan, tetapi juga sebagai pusat layanan terpadu yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti museum haji. Untuk mewujudkannya, diperlukan lahan seluas 6 hingga 10 hektare yang saat ini masih dalam tahap penjajakan bersama pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti kebutuhan anggaran besar untuk mendukung program prioritas. Secara nasional, lembaga ini mengawasi anggaran mitra kerja yang bersumber dari APBN lebih dari Rp175 triliun pada 2026, mencakup sektor keagamaan, sosial, penanggulangan bencana, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Antisipasi bencana ke depan turut menjadi perhatian, termasuk dorongan pembangunan infrastruktur mitigasi seperti kolam retensi di wilayah rawan banjir di Pati dan Kudus, serta langkah menghadapi potensi kemarau panjang yang dapat memicu krisis air dan pangan.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program berbasis APBN di daerah. Abdul Wachid menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun akan diperjuangkan dalam pembahasan di DPR RI melalui badan anggaran serta koordinasi lintas kementerian.
“Semua ini kami lakukan agar kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam hal kesejahteraan sosial, pelayanan keagamaan, dan perlindungan dari risiko bencana,” tegasnya.
