SEMARANG, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo menegaskan pentingnya integrasi sektor perindustrian, penguatan UMKM, serta optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (20/2/2026).
Saraswati menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, khususnya pada ruang lingkup tugas Komisi VII yang meliputi bidang perindustrian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, sarana publikasi, dan standardisasi nasional.
“Kunjungan kerja ini bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi, tantangan, dan perkembangan sektor-sektor strategis di Jawa Tengah, yang kami pandang sebagai salah satu barometer transformasi ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia menilai Jawa Tengah memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan industri baru, terutama dengan keberadaan Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Industri Kendal. Kedua kawasan tersebut dipandang sebagai simpul konektivitas ekonomi yang menghubungkan berbagai potensi wilayah di Pulau Jawa. Namun, Komisi VII menekankan pentingnya integrasi antara industri besar dan rantai pasok industri kecil dan menengah (IKM) lokal agar manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih inklusif. Saraswati juga menyoroti kesiapan infrastruktur utilitas, seperti pasokan gas dan listrik, serta pentingnya strategi pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan kawasan industri.
Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, perhatian Komisi VII tertuju pada pengembangan destinasi prioritas, khususnya kawasan Borobudur. Penguatan konektivitas dan amenitas di wilayah penyangga dinilai krusial agar dampak ekonomi dapat tersebar secara merata ke daerah sekitar. Selain itu, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif menjadi salah satu fokus utama.
“Produk ekonomi kreatif Jawa Tengah harus memiliki perlindungan hukum dan daya saing global. HKI menjadi instrumen penting agar karya anak bangsa tidak mudah diklaim pihak lain,” tegasnya.
Terkait UMKM, Komisi VII memberikan perhatian pada persoalan akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan perbankan, percepatan sertifikasi halal, serta penyederhanaan perizinan melalui sistem OSS. Upaya tersebut dinilai strategis untuk mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi dalam ekosistem industri nasional. Dalam aspek promosi dan sarana publikasi, Komisi VII juga mendorong optimalisasi peran lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RRI, dan ANTARA dalam mempromosikan destinasi wisata unggulan Jawa Tengah serta mendukung publikasi berbagai agenda internasional di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Saraswati menekankan bahwa pertumbuhan industri manufaktur harus tetap mematuhi regulasi lingkungan. Pembangunan industri dan pariwisata, menurutnya, harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi lokal serta prinsip keberlanjutan lingkungan.
“Hasil diskusi dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan penting bagi Komisi VII DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan dukungan regulasi yang tepat sasaran, guna mendorong pembangunan yang berdaya saing dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
Kunjungan kerja reses tersebut turut dihadiri Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perwakilan kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi VII, serta para pemangku kepentingan di sektor perindustrian, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.
