JAKARTA, FraksiGerindra.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Imron Amin, menyampaikan kecaman terhadap salah satu stasiun televisi nasional, TRANS7, karena menayangkan segmen dalam program Xpose Uncensored yang dinilai menyudutkan Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur, serta sosok Kiai Haji Anwar Manshur, yang merupakan tokoh penting dari pondok tersebut.
Konten yang ditayangkan pada tanggal 13 Oktober 2025 itu memicu reaksi keras, tidak hanya dari lingkungan Lirboyo, tetapi juga dari masyarakat luas, khususnya komunitas santri yang merasa tersinggung dan dilecehkan oleh tayangan tersebut. Protes ini bahkan berkembang di media sosial melalui tagar #BoikotTRANS7 yang menjadi viral.
Salah satu bagian dari tayangan tersebut yang menuai kontroversi adalah judul segmen yang dinilai provokatif: “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan Pondok?.” Bagi banyak kalangan, kalimat ini dianggap merendahkan kehidupan di pesantren dan memperolok simbol-simbol keagamaan yang dijunjung tinggi.
Menurut Imron Amin, media massa seharusnya berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sebaliknya menjadi sarana yang menyinggung keyakinan dan nilai-nilai keagamaan. Ia menegaskan perlunya tindakan tegas dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap tayangan tersebut. “KPI tidak boleh tinggal diam. Hentikan programnya dan audit Trans7,” ujar politisi yang akrab disapa Ibong ini, kepada wartawan pada Selasa (14/10/2025).
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Madura, Ibong menyampaikan kekhawatirannya bahwa tayangan tersebut dapat menimbulkan persepsi yang keliru terhadap peran besar kiai dan santri dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
Ibong kemudian mengingatkan kembali beberapa kontribusi penting kalangan pesantren dalam sejarah perjuangan bangsa. Ia menyebutkan peristiwa 10 November di Surabaya, di mana kiai dan santri menjadi kekuatan utama setelah KH. Hasyim Asy’ari mengeluarkan Resolusi Jihad, yang menyerukan umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan sebagai bagian dari kewajiban jihad.
Selain itu, santri juga membentuk laskar rakyat seperti Hizbullah dan Sabilillah yang aktif dalam pertempuran di berbagai wilayah, termasuk Srondol dan Ambarawa. Tokoh-tokoh pesantren seperti KH. Zainal Mustofa dari Tasikmalaya bahkan memimpin perlawanan bersenjata terhadap penjajah Jepang dan gugur sebagai pahlawan.
Ibong juga menggarisbawahi peran tokoh seperti KH. Wahid Hasyim dalam perumusan dasar negara, yang menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan semangat nasionalisme. Melalui organisasi massa seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, para kiai dan santri berhasil memobilisasi masyarakat untuk ikut dalam perjuangan merebut kemerdekaan.
Lebih dari itu, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai markas perjuangan, tempat perlindungan bagi pejuang, serta wadah kaderisasi pemimpin-pemimpin perlawanan.
Imron Amin menambahkan bahwa fatwa jihad yang dikeluarkan KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 memberikan semangat spiritual yang mendalam bagi para pejuang dalam menghadapi ancaman penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia.
“Dari semua perjuangan yang saya jabarkan, apakah Trans7 sudah melupakan Kiai dan Santri terhadap perjuangan Kemerdekaan RI? Apakah pantas Kiai dan Santri dihinakan seperti itu?,” tegas Ibong.
Ia menekankan bahwa peristiwa ini harus menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali di masa mendatang. Semua pihak, terutama media, harus lebih menghormati simbol-simbol keagamaan dan menghargai sejarah perjuangan bangsa.
Terkait permintaan maaf yang telah disampaikan oleh pihak TRANS7 atas tayangan tersebut, Ibong menilai permintaan maaf itu belum cukup. Ia menegaskan bahwa Komisi I DPR, yang membidangi urusan penyiaran, akan segera meminta klarifikasi dari Kementerian Informasi dan Digital (Komdigi) serta KPI atas insiden ini.
