JAKARTA, Fraksigerindra.id — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar kegiatan serap aspirasi publik terkait Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Senin (15/9/2025). Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi.
“Pada intinya hari ini adalah targeting kita, bagian daripada bagaimana penuhi syarat meaningful, partisipasi publik. Jadi kegiatan ini bukanlah sebagai rutinitas belaka,” ujar Bob Hasan, usai menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyerapan aspirasi untuk mendapatkan masukan, data, dan informasi bagi penyusunan Naskah Akademik serta RUU Pembinaan Ideologi Pancasila.
Bob Hasan menekankan, keterbukaan menjadi kunci dalam proses dialog ini. Ia mengapresiasi seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa, sekalipun pendapat yang disampaikan tidak sepenuhnya menyentuh substansi. Menurutnya, hal tersebut tetap bernilai karena mencerminkan keberagaman cara pandang masyarakat.
“Itulah Pancasila yang universal, luas, dan menjadi milik bangsa kita. Pandangan yang muncul dari mahasiswa adalah bentuk nyata bagaimana Pancasila dihayati secara beragam,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Baleg DPR RI mendapatkan banyak masukan mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bob Hasan mengatakan, saat ini generasi muda cenderung ingin melihat Pancasila secara praksis, tidak sebatas abstraksi.
“Ini gambaran bahwa anak-anak hari ini ingin Pancasila yang relevan dengan realitas mereka. Tapi tentu juga penting untuk memahami landasan filosofis, sejarah, dan sosiologisnya,” jelas politisi Fraksi Gerindra itu.
Lebih lanjut, Bob Hasan menilai masukan dari mahasiswa UIN Surabaya sangat berharga, khususnya dalam melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dipraktikkan di tengah tantangan global dan arus informasi digital.
“Mahasiswa menyampaikan pandangan berdasarkan apa yang mereka lihat, bahkan dari media sosial. Mereka melakukan klarifikasi, dan ini mencerminkan karakteristik masyarakat Pancasila yang berbeda dengan negara lain,” ujarnya.
Menurutnya, demokrasi Indonesia tetap berlandaskan pada nilai Pancasila, bukan pada paham liberal atau bebas tanpa batas. “Demokrasi kita ada dalam sila ke-4 dan sila ke-5, tetapi tetap dijaga oleh sila 1, 2, dan 3. Jadi jangan membuat ideologi itu rumit. Ideologi harus dipahami secara sederhana: ide, gagasan, dan logika,” pungkasnya.
