JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R Sutan Adil Hendra, MM (SAH) meminta pemerintah terus berupaya menekan laju peningkatan penularan Covid-19.
Namun di sisi lain, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini meminta pemerintah untuk bisa menanggulangi dampak yang timbul akibat pandemi ini. Salah satunya di bidang ekonomi. Karena keduanya baik keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Saya minta pemerintah menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, disamping menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19,” jelas anggota dewan yang dijuluki sebagai Bapak Beasiswa Jambi tersebut.
Lebih lanjut, SAH mengatakan meskipun pandemi Covid-19 telah mendisrupsi cara hidup masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, keadaan ini juga telah memberikan pelajaran bagi setiap individu untuk beradaptasi dan bertransformasi dari tata cara hidup yang konvensional menuju tatanan hidup yang baru.
“Masa pandemi ini kita melahirkan berbagai inovasi, kreativitas, praktik-praktik terbaik, dan cara-cara baru yang berkembang begitu cepat, sebagai bagian dari upaya untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini,” jelasnya.
Di sisi ekonomi, menurut SAH sejak tahun 2020 pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary (luar biasa) untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, di antaranya adalah realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan tersebut.
Namun, di samping pencapaian yang telah diraih, pria yang menyandang gelar Doktor ini mengingatkan agar seluruh pihak mewaspadai eskalasi kasus Covid-19 yang dikhawatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat.
“Untuk itu kita berharap pemerintah menghitung kembali kemungkinan dibutuhkannya tambahan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka menjaga daya beli, mendorong perekonomian, serta penanganan kesehatan yang belum dialokasikan dalam APBN berjalan, termasuk melalui kebijakan refocusing/realokasi kembali belanja pemerintah,” pungkasnya.
