JAKARTA, FraksiGerindra.id — Kapoksi Gerindra Komisi VIII DPR RI, M. Husni, mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyusun peta jalan (roadmap) investasi yang lebih komprehensif guna memperkuat pengelolaan dana haji. Menurutnya, strategi diversifikasi investasi diperlukan agar target nilai manfaat sebesar 7,9 persen dapat tercapai secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Husni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Ketua Dewan Pengawas BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Husni menyatakan mendukung langkah diversifikasi investasi yang tengah dilakukan BPKH. Namun, ia mengingatkan bahwa dominasi investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dinilai belum cukup untuk mencapai target nilai manfaat yang telah ditetapkan.
“Tadi Pak Kepala Badan Pelaksana mempunyai target 7,9 persen. Tapi kalau sebagian besar masih terkonsentrasi di surat berharga syariah, untuk mencapai angka itu bukan kerjaan gampang,” ujar Husni.
Legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara I tersebut juga menilai instrumen investasi emas masih memiliki potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, tren kenaikan harga emas membuka peluang bagi BPKH untuk meningkatkan imbal hasil investasi.
“Keuntungan dari emas itu pasti di atas 10 persen. Hari ini realisasinya baru 500 miliar, itu masih jauh dari ketentuan undang-undang yang memungkinkan maksimal hingga 5 persen. Semua analis memprediksikan akhir tahun ini angkanya di atas Rp3.000.000. Berarti mungkin ada keuntungan 50 persen,” jelasnya.
Selain itu, Husni mengapresiasi efisiensi biaya operasional BPKH yang saat ini berada di bawah 3 persen dari nilai manfaat. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya perencanaan jangka panjang, terutama dalam menghadapi proyeksi peningkatan jumlah jemaah haji pada 2039.
“Kita harus melihat ke depan, membutuhkan roadmap yang betul dan benar. Supaya kalau hari ini kita salah melangkah, saat menghadapi beban jumlah jamaah yang jauh lebih besar di masa depan, kita tidak kewalahan,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Husni berharap BPKH dapat menyiapkan strategi investasi yang lebih matang dan berkelanjutan sejak dini sehingga pengelolaan dana haji tetap sehat, mampu memberikan nilai manfaat yang optimal, serta menjamin keberlanjutan layanan bagi seluruh jemaah haji Indonesia.
