JAKARTA, Fraksigerindra.id –– Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif untuk segera merealisasikan kebijakan strategis yang memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional, khususnya dalam hal pembiayaan inklusif. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, di Gedung DPR RI, Rabu (30/4/2025).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang memimpin jalannya rapat, menekankan pentingnya pendekatan yang berpihak kepada rakyat kecil. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku usaha kreatif mikro dalam mengakses pembiayaan.
“Kami mendorong agar pelaku ekonomi kreatif, khususnya dengan kebutuhan pembiayaan di bawah Rp100 juta, bisa mendapatkan akses tanpa agunan. Ini penting sebagai bentuk afirmasi terhadap sektor yang selama ini menjadi tulang punggung inovasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis budaya,” ujar Rahayu Saraswati.
Komisi VII juga meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera berkoordinasi dengan lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menyusun skema pembiayaan yang lebih inklusif dan ramah terhadap pelaku usaha kreatif kecil. Selain itu, mereka mendesak penghentian sementara proses penyitaan dan pelelangan aset milik pelaku ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19.
“Kami ingin pendekatan yang mengedepankan keberpihakan, kemanusiaan, dan keberlanjutan ekonomi. Jangan sampai pelaku ekonomi kreatif yang sedang berjuang bangkit justru terbebani oleh mekanisme keuangan yang kaku,” tambah politisi Fraksi Gerindra itu.
Dalam rapat tersebut, Komisi VII juga menyoroti pentingnya peningkatan promosi ke negara-negara dengan tingkat Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi. Mereka juga mendorong fasilitasi sertifikasi produk serta kolaborasi lintas kementerian guna meningkatkan daya saing pelaku ekraf di pasar global.
Menutup rapat, Komisi VII menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi kebijakan yang berpihak pada pelaku ekonomi kreatif dan memastikan program-program strategis berdampak nyata bagi masyarakat.
