JAKARTA, Fraksigerindra.id –Komisi IX DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyesuaikan RKA-K/L Tahun Anggaran 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Dalam pertemuan itu, disepakati pemanfaatan anggaran BGN untuk mendukung pengujian sampel makanan bergizi gratis dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengujian ini dinilai penting mengingat beberapa kali terjadi kasus keracunan massal pada makanan bergizi gratis, sementara BPOM kerap menghadapi keterbatasan anggaran pengawasan.
“Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional menyepakati bahwa anggaran pelaksanaan pengujian sampel makanan bergizi gratis dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaksanakan bersama BPOM menggunakan Pagu Alokasi Anggaran BGN Tahun Anggaran 2026 pada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan sebesar Rp700 miliar. Hal ini merupakan upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Rapat juga menyetujui pagu alokasi anggaran BPOM Tahun 2026 sebesar Rp2,247 triliun, yang meliputi:
Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,814 triliun.
Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp432,1 miliar.
Sementara itu, pagu alokasi anggaran BGN Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp268 triliun dengan rincian:
Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp255,58 triliun.
Program Dukungan Manajemen sebesar Rp12,41 triliun.
