PADANG PARIAMAN, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman. Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke wilayah terdampak bencana sebagai bagian dari fungsi pengawasan sekaligus kepedulian terhadap kondisi masyarakat pascabencana.
Putih Sari menyampaikan bahwa kehadiran Komisi IX tidak hanya bertujuan melakukan pengawasan, tetapi juga untuk memberikan dukungan nyata kepada pemerintah daerah dalam memastikan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan tetap terpenuhi, meskipun berada dalam situasi darurat.
“Komisi IX hadir bukan hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan komitmen untuk membantu meringankan beban masyarakat serta mendukung pemerintah daerah dalam pemulihan pascabencana. Kami ingin memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan dalam pelayanan kesehatan karena itu merupakan kebutuhan dasar,” ujar Putih Sari saat pertemuan dengan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, bersama jajaran Kementerian Kesehatan dan wali nagari setempat, Kamis (29/1/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, Putih Sari menjelaskan bahwa dampak bencana banjir, banjir bandang, dan longsor tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu munculnya penyakit berbasis lingkungan apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.
Ia menegaskan bahwa Komisi IX memberikan perhatian khusus pada percepatan pemulihan layanan kesehatan, baik di rumah sakit rujukan maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan puskesmas pembantu.
Selain itu, Putih Sari mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI telah menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan, di mana pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran rehabilitasi pascabencana di Sumatra sebesar Rp529,3 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pemulihan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk pengadaan alat kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.
“Kementerian Kesehatan telah melaporkan adanya dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan hingga Rp529,3 miliar untuk rehabilitasi pascabencana di Sumatra, guna mendukung pemulihan fasilitas kesehatan,” jelasnya.
Putih Sari juga mendorong pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan rumah sakit di Padang Pariaman, agar segera mengajukan kebutuhan alat kesehatan yang mendesak. Komisi IX DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal penguatan kebijakan dan anggaran sektor kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjamin dalam kondisi apa pun.
Menutup pernyataannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tenaga kesehatan, relawan, serta aparat yang telah bekerja tanpa lelah melayani masyarakat terdampak bencana, seraya menegaskan komitmen Komisi IX DPR RI untuk terus memastikan pemulihan layanan kesehatan berjalan optimal dan berkelanjutan.
