Berita Parlemen

Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Perjelas Prioritas Program dan Kebutuhan Anggaran 2027

titieksoeharto

JAKARTA, FraksiGerindra.id — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memberikan penjelasan secara rinci mengenai program prioritas, kebutuhan anggaran, dan target kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan berbagai program penanganan banjir rob, abrasi, serta kerusakan ekosistem di kawasan Pantai Utara Jawa dapat berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.

Hal tersebut disampaikan Titiek saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pertemuan ini sekaligus menjadi forum awal pembahasan arah kebijakan dan rencana kerja BOPPJ setelah ditetapkan sebagai mitra kerja baru Komisi IV DPR RI.

Dalam pembukaan rapat, Titiek menjelaskan bahwa pelaksanaan RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi pada 20 Juli 2026 serta keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI yang diselenggarakan pada 10 November 2026.

Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2025, BOPPJ diminta memaparkan secara menyeluruh struktur organisasi, tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki dalam pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa. Penjelasan tersebut diperlukan agar Komisi IV DPR RI memperoleh gambaran yang jelas mengenai kapasitas kelembagaan dan ruang lingkup tanggung jawab BOPPJ dalam menjalankan program pembangunan kawasan pesisir.

Selain aspek kelembagaan, Komisi IV juga menyoroti pentingnya mekanisme koordinasi antara BOPPJ dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah yang wilayahnya berada di sepanjang Pantai Utara Jawa. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan program dapat berjalan secara terpadu serta menghindari tumpang tindih kewenangan.

“Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan mengenai program prioritas, kebutuhan anggaran, serta target kinerja yang direncanakan, khususnya dalam penanganan banjir rob, abrasi, dan kerusakan ekosistem pesisir,” ujar politikus yang akrab disapa Titiek Soeharto tersebut.

Dalam pemaparan awalnya, BOPPJ mengajukan usulan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp481.105.299.000 atau sekitar Rp481,11 miliar yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Usulan anggaran tersebut mencakup kebutuhan belanja operasional, dukungan manajemen, serta belanja nonoperasional untuk menunjang pengembangan kawasan strategis dan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Komisi IV DPR RI memandang bahwa perencanaan penggunaan anggaran perlu disertai dengan penjelasan mengenai sasaran dan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, setiap program yang direncanakan dapat dievaluasi berdasarkan capaian pelaksanaan dan manfaatnya terhadap perlindungan kawasan pesisir maupun kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program strategis yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah rencana percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di sepanjang Pantai Utara Jawa. Infrastruktur yang direncanakan membentang sepanjang 575 kilometer dan melintasi lima provinsi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan wilayah pesisir terhadap ancaman banjir rob dan berbagai dampak perubahan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa. Namun, pelaksanaannya perlu memperhatikan keterpaduan antara kebutuhan pembangunan, perlindungan lingkungan, serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

Titiek menekankan bahwa kehadiran BOPPJ diharapkan tidak hanya berperan dalam mendorong pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat sistem pengelolaan kawasan pesisir secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program yang dijalankan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan wilayah, kelestarian ekosistem, dan kepentingan masyarakat setempat.

“Komisi IV DPR RI berharap kehadiran BOPPJ dapat memperkuat pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa secara terpadu dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang baik guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui RDP perdana tersebut, Komisi IV DPR RI menegaskan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran terhadap rencana kerja BOPPJ, khususnya dalam memastikan kesesuaian antara program prioritas, kebutuhan pendanaan, dan target pembangunan yang hendak dicapai pada 2027.

Pembahasan ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan Pantai Utara Jawa dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, koordinasi antarlembaga yang efektif, serta memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.

Dengan pengawasan dan perencanaan anggaran yang terarah, program pembangunan kawasan Pantai Utara Jawa diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap ancaman banjir rob dan abrasi, menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada kawasan tersebut.

Show Comments (0)
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *