JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah, menyoroti sejumlah persoalan sektor kehutanan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Ia menilai tren penurunan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada 2024–2025 sebagai capaian positif, namun mengingatkan perlunya upaya berkelanjutan agar tidak bersifat musiman.
“Ke depan kita inginkan penanganan yang lebih serius lagi sehingga kebakaran-kebakaran hutan tidak terjadi lagi,” ujar Sumail.
Sumail juga menyoroti kondisi kawasan Taman Nasional Baluran, khususnya hutan Bitakol seluas sekitar 1.500 hektare yang sebelumnya berada di bawah Perhutani dan kini diserahkan kepada pihak taman nasional. Ia menilai kerusakan kawasan semakin parah setelah pengelolaan beralih.
“Pembalakan liar, pencurian kayu jati di sana, seolah ada pembiaran. Tentu ini tidak bisa dibiarkan agar ekosistem di situ tidak rusak dan spesies-spesies yang ada tetap terjaga,” ucap legislator Dapil Jawa Timur ini.
Selain itu, ia mengingatkan perlunya mitigasi terhadap ternak milik masyarakat yang mulai memasuki kawasan konservasi, serta penyempitan hutan savana yang menjadi habitat penting satwa liar. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengancam kelestarian kawasan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Persoalan lain yang turut disampaikan adalah sengketa penguasaan lahan sekitar 300 hektare di Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Situbondo. Lahan tersebut sebelumnya berstatus eks-PTP dan kini berada di bawah kewenangan KLHK. Sumail menjelaskan bahwa keberadaan tegakan pohon kapuk di area tersebut ikut memicu ketegangan karena masyarakat memiliki keterikatan historis.
“Masyarakat di situ sejak lahir dan turun-menurun tinggal di sana. Karena tidak ada kepastian hukum, pengelolaan ini masih menjadi persoalan yang serius,” tegasnya.
Ia meminta Kementerian Kehutanan segera menuntaskan berbagai persoalan tersebut, terutama yang menyangkut masyarakat sekitar kawasan hutan, agar pengelolaan berjalan adil dan kelestarian hutan tetap terjaga. Pada akhir paparannya, Sumail juga menyinggung potensi kebocoran PNBP sektor kehutanan.
“Kami ingin mendapatkan gambaran, sehingga kebocoran potensi PNBP ini tidak terjadi, dan negara bisa mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Kehutanan,” tutur Sumail.
